VIVAnews -- Komisi Pemilihan Umum menghimbau masyarakat untuk memastikan kembali DPT mereka untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009.
Himbauan tersebut merupakan upaya dari Pemerintah serta KPU untuk mengantisipasi permasalahan DPT yang marak terjadi pada Pemilihan Legislatif hari ini.
Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, bantuan dari masyarakat akan sangat membantu dalam pembenahan DPT Pilpres. Masyarakat, terutama yang saat ini belum terdaftar di DPT domisilinya, diharapkan melaporkan domisili mereka ke RT, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsinya masing-masing.
"Artinya, pola pro aktif Pemerintah KPU dan masyarakat menjadi satu hal yang sangat penting untuk membenahi DPT," kata dia pada konferensi pers di kantor pusat KPU, Menteng, Jakarta, Kamis 9 April 2009.
Selain itu, Andi menambahkan, hal tersebut juga berlaku bagi masyarakat yang memiliki KTP atau terdaftar di DPT asal namun tidak tinggal di lokasi tersebut.
"Namun, kami berharap masyarakat juga menyampaikan perpindahan itu ke daerah asalnya supaya di daerah asal tidak didaftar kembali," tutur Andi.
Dia mengungkapkan, pekan depan KPU bersama dengan Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan berkoordinasi untuk membenahi DPT Pilpres. Anggota KPU Sri Nuryanti yang membidangi kemutakhiran data pemilih akan mewakili KPU dalam melaksanakan fungsi tersebut.
"Kami juga akan berupaya maksimal menindaklanjuti pembenahan DPT serta maksimalisasi mendata melalui RT setempat," jelas dia. Andi menambahkan, pihaknya memiliki waktu hingga Mei 2009 untuk membenahi DPT Pilpres tersebut.
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
