Rp 16 Miliar Demi Amankan DPT Jakarta

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp 16 miliar untuk pemutakhiran daftar pemilih tetap pemilihan presiden. Mereka tak ingin kisruh DPT kembali terulang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, Jumat 24 April 2009, mengatakan, dana itu digunakan untuk mengerahkan RT dan RW mendata ulang penduduk yang memiliki hak pilih. "Juga mendata pendukuk yang meninggal dan pindah rumah," ujarnya.

Warga yang belum terdaftar dalam DPT pun diminta proaktif untuk segera melapor ke RT dan RW setempat. Sebab, batas akhir pendaftaran ulang pemilih hanya sampai tanggal 10 Mei 2009. "Dan pemutakhiran data diperkirakan selesai 31 Mei," ujarnya.

Berdasar surat kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Komis Pemilihan Umum, kewajiban pemutakhiran data DPT dimiliki KPUD. Bukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui dana yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa DKI ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya ingin melindungi hak pilih warganya.

Data Dinas Dukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk Ibu Kota yang memiliki KTP mencapai 8,5 juta jiwa. Penduduk yang memasuki usia 17 tahun ke atas mencapai 6,6 juta jiwa.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhayat, akan melakukan pengarahan di tingkat RT dan RW terkait program ini. Ia berharap tak ada lagi warganya yang memiliki hak pilih tak terdaftar dalam DPT. "Kami minta masyarakat juga proaktif melaporkan diri ke RT dan RW," ujarnya.

Angin Segar untuk Startup Pemula
Chandrika Chika

Alasan Chandrika Chika dan Teman-teman Pakai Narkoba Cuma Buat Senang-senang

Selebgram Chandrika Chika dan 5 orang temannya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka diamankan setelah mengadakan pesta narkoba.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024