VIVAnews - Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral mencatat kebutuhan listrik dalam negeri pada 2026 mencapai 450 Terawatt hour (TWh) atau 450 miliar kilo watt jam (KWh).
Guna memenuhi kebutuhan ini pemerintah tengah membangun sejumlah proyek-proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap pertama.
Pada awal 2009, pemerintah juga akan membangun megaproyek serupa dengan kapasitas 12.000 MW yang diperkirakan membutuhkan investasi US$ 13 - US$ 14 miliar, atau setara dengan Rp 120 tiliun - Rp130 triliun.
Selain itu juga dibangun pembangkit listrik swasta atau independent power producers (IPP), proyek ini terbagi dalam dua tahap, yaitu pra-kontrak 23.430 MW dengan jumlah 93 proyek. Dan tahap pasca-kontrak 3.519 MW (42 proyek), konstruksi 880 MW (7 proyek), serta operasi 4.143 MW (15 proyek).
"Untuk program 10.000 MW tahap II akan dipersiapkan mulai akhir 2008," ujar Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, di Jakarta, Kamis 6 November 2008.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro memaparkan pembangkit ini menggunakan banyak bahan bakar terbarukan seperti air, panas bumi, biomassa, angin, batu bara, matahari, dan gas.
Penggunaan bahan bakar terbarukan itu dengan porsi, panas bumi 2.135 MW, dengan rincian Jawa-Bali 1.145 MW, dan luar Jawa-Bali 990 MW. Tenaga surya 25 MW, PLT Biomassa 200 MW, tenaga bayu atau angin 75 MW, tenaga air 300 MW di luar Jawa-Bali.
Di samping itu, tenaga uap 7.644 MW dengan rincian Jawa-Bali 5000 MW, luar Jawa-Bali 2.644 MW, serta tenaga gas uap Jawa Bali
825 MW dan luar Jawa-Bali 240 MW.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, Ada Apa?
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melaporkan salah satu Anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewan Pengawas KPK. Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK terkait dugaan penyalahgu
