VIVAnews - Departemen Pekerjaan Umum (PU) menargetkan tingkat penyerapan anggaran 2008 untuk infrastruktur sebesar Rp 32,6 triliun mencapai 93 persen atau naik dibandingkan 2007 sebesar 87 persen.
Dari empat alokasi anggaran belanja, sektor kontruski paling mendominasi yaitu mencapai lebih dari Rp 20 triliun untuk belanja modal dan belanja barang. Sedangkan sisanya diperuntukan bagi belanja pegawai dan belanja sosial.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri PU Djoko Marjanto mengatakan, dari keseluruhan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di PU, anggaran yang dikelola pusat hanya Rp 5,5 triliun. Sedangkan sisanya jatuh pada daerah-daerah. "Memang programnya diperuntukkan lebih banyak untuk pembangunan daerah," jelasnya di Jakarta, 27 November 2008.
Dia menambahkan, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong dan membiayai proyek infrastruktur di saat pihak swasta mengamali kesulitan dana.
Djoko menyebutkan, selama sisa tiga minggu terakhir anggaran 2008, pihaknya akan mempercepat penyerapan sebesar Rp 300 miliar setiap harinya.
Dia optimistis masih dapat terpenuhi, karena saat ini sebagian pembangunan telah berjalan. Termasuk, proyek tahunan jamak yang tinggal proses penyerapan dana saja.
Djoko mengakui, apalagi saat ini tidak ada lagi tender-tender. Sebab, yang ada hanya penyelesaian proyek atau kegiatan kontruksi.
Upaya optimalisasi penyerapan lanjut dia, adalah dengan mencabut proyek-proyek yang tidak bisa diserap dengan segera dan menggantinya melalui kegiatan atau proyek lain. "Jumlah penggantian proyek pada 2008, senilai Rp 1,7 triliun," ujarnya.
Dia juga menerangkan, sebesar Rp 10 triliun diperuntukan untuk menggerakan sektor riil yang diperkirakan segera terealisasi. Begitu pula, dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang tinggal dibayarkan saja.
Dia berharap, dengan dorongan dan optimalisasi tersebut sektor riil akan segera bergerak dan menumbuhkan ekonomi derah dan nasional.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
