VIVAnews - Sekitar 200 karyawan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut DPRD menganggarkan pembayaran aset PPD yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 200 miliar.
Uang pembayaran itu nantinya akan digunakan untuk membayar pesangon karyawan PPD yang sudah tiga tahun dirumahkan.
Seharusnya pembayaran aset PPD dibayarkan sejak 2007. Sebab hal ini sudah diputuskan dalam surat keputusan tertanggal 10 Agustus 2007, tentang perkembangan aset PPD kepada Pemda DKI Jakarta. Namun pembayaran aset tersebut tertunda kembali.
Kemudian rencana itu direalisasikan tahun 2008, yang dibayarkan dari APBD 2008 yang sudah disahkan dalam sidang paripurna. Namun lagi lagi dibatalkan pada sidang paripurna yang kedua.
Kesepakatan pembayaran dari Pemda DKI sudah disetujui antara gubernur dan Menteri Negara BUMN yang dituangkan dalam nota kesepahaman tentang jual beli aset PPD oleh Pemerintah Provinsi DKI tertanggal 28 april 2006.
Namun sampai hari ini, persoalan tersebut belum juga tuntas untuk diselesaikan. Sebab dewan kota masih menahan untuk pengeluarkan anggaran itu.
Sisa aset PPD saat ini hanya tinggal 10 pool. Dari 10 pool ada empat pool yang dijual ke Pemprov DKI. Pool itu antara lain Depo H Kramat Jati, Depo K Pesing, Depo C Cakung, dan Depo B Cililitan.
Keempat pool yang belum dibayar asetnya adalah Depo B, yang luasnya mencapai 8 hektar dengan nilai aset sekitar Rp 200 miliar. Pembayaran oleh Pemda akan digunakan untuk membayar pesangon.
Pesangon para karyawan sebanyak 52 kali dari gaji pokok untuk tiap karyawan. Tahun lalu ada sekitar 2.114 karyawan yang di-PHK.
Untuk tahun ini ada sekitar 2.500 karyawan yang terkena PHK. Karena Pemda DKI belum membayar aset PPD yang dibelinya sehingga pembayaran uang pesangon bagi karyawan menjadi terkatung-katung.
Nipin Aripin, Sekretaris Tim Karyawan PPD mengatakan berharap pemerintah mau memperhatikan nasib karyawan PPD. "Sebaiknya mereka diberi pesangon saja," katanya.
Saat ini jumlah armada PPD lebih dari 1.000. Namun saat ini yang masih beroperasi hanya 340 armada.
Siswi SMA Negeri 2 Maumere Dilarang Ikut Ujian Gegara Nunggak Rp50 Ribu
Dian, siswi SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak diperkenankan mengikuti ujian lantaran memiliki tunggakan uang sekolah
