VIVAnews - Perdana Menteri (PM) baru Thailand, Abhisit Vejjajiva, Kamis 18 Desember 2008, mendesak mantan PM yang kini menjadi terpidana, Thaksin Shinawatra untuk kembali ke tanah air dan menghadapi sidang pengadilan. Abhisit menjamin bahwa sebagai mantan PM, Thaksin akan diperlakukan secara terhormat.
Namun Abhisit menambahkan bahwa tiap proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Maka, dia tidak menjamin Thaksin bisa bebas dari vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung Oktober lalu.
"Pertama-tama, bagaimanapun Thaksin harus menerima prosedur hukum negara ini," kata Abhisit seperti dikutip dari laman harian The Nation, Kamis 18 Desember 2008.Berbicara dalam wawancara dengan stasiun televisi Channel 7, PM tampan berusia 44 tahun ini mengatakan bahwa rakyat Thailand memiliki sikap mengampuni dan siap memaafkan mereka yang mengaku salah.
Menurut laman surat kabar Bangkok Post, Kamis 18 Desember 2008, ini adalah kali pertama pimpinan Partai Demokrat itu memberikan komentar tentang Thaksin sejak pemilihan PM Senin lalu. Pada saat itu, Demokrat berhasil meyakinkan beberapa mantan sekutu Thaksin di parlemen untuk menyeberang jalur dan mendukung pemerintahan koalisi pimpinan Demokrat.
Thaksin, yang kini berada dalam pengasingan, Rabu kemarin memberi tahu para pendukungnya bahwa ia akan kembali ke Thailand suatu hari nanti.
Pertengahan Oktober lalu, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Thaksin. Mantan PM berusia 59 tahun tersebut terbukti memanfaatkan jabatannya sebagai PM untuk mempermulus usaha istrinya membeli tanah milik pemerintah di daerah Ratchadaphisek tahun 2003.
Thaksin juga menghadapi sejumlah kasus lain yang sebagian besar terkait dengan tuduhan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Setidaknya ada enam surat kuasa penahanan terpisah dari Divisi Khusus Politik Mahkamah Konstitusi Thailand, yang hingga kini belum dipenuhi Thaksin.
Dalam acara bincang-bincang tersebut, Abhisit juga memberi komentar tentang demostran berseragam merah dari partai oposisi yang bersiap menentangnya. Abhisit mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Untuk itu, mereka dapat melakukan aksi protes untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka.
"Namun bila berencana atau bermaksud membahayakan orang lain, maka itu tidak dapat ditolerir. Mereka sebaiknya tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain karena itu sama sekali tidak membantu dan banyak orang justru akan merasa tidak simpatik," kata Abhisit.
PM kelahiran Newcastle, Inggris, tersebut tidak keberatan dengan aksi demostrasi karena Thailand adalah sebuah negara demokrasi. Jadi dia akan memahami tiap perbedaan yang muncul. Abhisit menerima kenyataan bahwa rakyat Thailand tidak dapat dipersatukan hanya dalam tiga atau enam bulan. Namun rakyat bisa merasa lega karena konflik politik Thailand tidak akan berkembang menjadi aksi kekerasan.
Kubu Prabowo Sindir Megawati Tak Tepat Jadi Amicus Curiae di Sidang MK: Dia Pihak Berperkara
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di tengah sidang sengketa Pilpres 2024.
