VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak melihat ada kondisi darurat dalam pengadaan logistik Pemilu 2009 sehingga harus memerlukan sebuah peraturan presiden. Sehingga partai banteng ini meminta Komisi Pemilihan Umum bersikap transparan, menjelaskan secara terbuka perihal Perpres itu.
"Perpres kan dikeluarkan untuk keadaan yang sangat darurat. Sekarang yang patut dipertanyakan, apakah sekarang keadaan darurat sehingga Perpres diperlukan?" kata salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, Maruarar Sirait, saat dihubungi VIVAnews, Senin, 12 Januari 2009.
PDIP meminta KPU melakukan transparansi menyeluruh dengan menyampaikan secara terbuka soal kinerja dan kesiapannya dalam mengadapi Pemilu. "Misalnya, sampai sejauh mana tahapan infrastruktur, suprastruktur sosialisasi, alat peraga, personalia dan anggaran Pemilu. Kemudian apa-apa saja kendala yang dihadapi," kata Maruarar.
"Jangan kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu KPU minta dikeluarkan Perpres. Sekarang kan zamannya transparansi, kita harus tahu apakah hambatan yang ada berasal dari internal KPU atau ada juga dari faktor eksternal," kata Marurar.
Transparansi juga penting agar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.
"KPU juga perlu bersikap terutama setelah lembaga survei mensinyalir banyak pemilih yang belum terdata. "Bagaimana pun pemilu yang berkualitas memerlukan partisipasi yang menyeluruh," kata Maruarar.
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
