VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta menyayangkan baru 60 persen usaha mikro yang sudah mengantongi izin usaha.
"Padahal, jika usaha mikro bisa mengantongi izin usaha, maka pemerintah mudah mendeteksi dan melakukan pembinaan atau pengembangan," kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ade Soemarmo dalam pelaksanaan One Day Service: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Mall Artha Gading Jakarta Utara, Kamis, 4 Februari 2009.
Sebab, dia menambahkan, sebagian besar usaha mikro di Jakarta, tersebar di antara pedagang kaki lima (PKL). "Tantangan pemerintah, bagaimana usaha mikro bisa masuk ke sektor formal dengan mengantongi izin usaha," kata Ade.
Ade mengakui, sudah ada beberapa percontohan usaha mikro yang mengurus izin kemudian bisa dilakukan pembinaan oleh pemerintah setempat. "Misalnya, Blok S dan PKL samping Gedung BNI," ujarnya.
Hingga saat ini, pemerintah DKI Jakarta mendata ada 236 titik PKL yang dibina. Sedangkan sisanya yang tidak ada dalam data pemerintah provinsi dibina pemerintah daerah setempat.
Resesi global, kata Ade, juga berimbas pada usaha mikro. Sebab itu, salah satunya pemerintah membantu dengan program pelayanan cepat, murah, dan murah (one day service) yang diharapkan diikuti daerah-daerah lain.
Selain itu, menurut dia, pemerintah tidak akan mengizinkan usaha mikro yang menggunakan rumah tinggal sebagai tempat usahanya. "Sudah pasti, tidak akan kami izinkan. Sebab, tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan mengganggu lingkungan tempat tinggal," ujarnya.
Berdasarkan data pemda DKI Jakarta, hingga kini jumlah usaha mikro sebanyak 102 ribu, usaha kecil sebanyak 702 ribu, dan usaha menengah sebanyak 154 ribu.
Klaim Tangkis 99 Persen Serangan Rudal dan Drone Iran, Pakar Militer Sebut Israel Halu
Pakar militer Israel, Or Fialkov, pada Rabu setempat mengatakan bahwa bahwa pihak berwenang Tel Aviv memberikan informasi palsu soal serangan Iran.
