Pupuk Subsidi Minim, Pemerintah Tuding Petani

VIVAnews - Pemerintah menuding petani sebagai penyebab kurangnya jumlah pupuk  bersubsidi. Petani diduga menggunakan pupuk melebihi kuota. Karena formula penggunaan pupuk  menurut versi pemerintah adalah 250 ribu ton per hektare.

"Ternyata petani menggunakan pupuk  500 ribu ton per hektare," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, 12 Februari 2009.

Para petani, menurut Fahmi,  berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan Departemen Pertanian, petani tidak yakin menggunakan rumusan 250 ribu  per hektare itu. "Penyebab lainnya adalah  adanya penyelewengan akibat disparitas harga pupuk subsidi," katanya.
Harga pupuk  subsidi saat ini sekitar Rp 1.200 per kilogram, sedangkan pupuk non subsidi sebesar Rp  7.500-8.000 per kilogram. Sehingga, menurutnya, banyak distributor  pupuk  mengalihkan ke pupuk non subsidi.

Keputusan pemerintah terpaksa impor  500 ribu  pupuk, kata Fahmi, karena keterbatasan produksi pabrik pupuk. "Pertama,  karena usia  pabrik sudah tua sehingga butuh bahan bakar gas alam  banyak.  Dan kedua karena ketersediaan gas alam terbatas," ujarnya.

Misalnya untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh.  Dua unit  pabrik tersebut mampu menghasilkan masing-masing 600 ribu  ton,  sehingga totalnya 1,2 juta ton pupuk. Pabrik unit pertama sudah  berusia 26  tahun. Sedangkan hingga saat ini baru satu unit pabrik mendapat jatah  pasokan gas  sebanyak satu kargo dengan produksi hanya 500 ribu ton.

92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan
ilustrasi bank.

OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. 

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024