VIVAnews - Proyek Monorel hingga kini masih jalan di tempat. Salah satu masalah yang mengganjal Pemprov DKI Jakarta dalam melanjutkan proyek monorel tersebut adalah proses mengambilalihan proyek dari PT Jakarta Monorel (PT JM).
Sebab, terdapat perbedaan pendapat antara Pemerintah Provinsi DKI, PT JM, dan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembanguan (BPKP) terkait besaran penggantian investasi PT JM yang harus diganti.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berencana menyelesaikannya di pengadilan. Penyelesaian melalui arbitrase, yang saat ini berlangsung tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.
“Pasti, kalau tidak ada kesepakatan dari musyawarah salah satu akan mengajukan ke pengadilan,” ujarnya di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, 27 Februari 2009.
Namun demikian, DKI akan mengupayakan terlebih penyelesaian masalah ini ke Badan Artbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tetapi, karena keterbatasan kemampuan dalam mengambil keputusan, maka
akan diselesaikan lewat lembaga peradilan.
"Ini berdasarkan saran dari auditor negara dari BPKP," kata Fauzi.
Menurutnya akan dilakukan pertemuan kembali untuk membahas masalah ini. Fauzi juga tidak mau mengungkapkan kapan akan dilakukan pertemuan kembali.
“Saya sudah ketemu PT JM, akan adakan pendekatan lebih lanjut. Tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya.
Fauzi Bowo juga menyadari mengenai pasal 2.2 C perjanjian antara DKI dan PT Jakarta Monorel (PT JM) tertanggal 13 Mei 2005. Dalam perjanjian itu yang dapat dianggap perjanjian batal demi hukum karena fasilitas pembiayaan atau financial closing belum ditandatangi.
Pasal ini menyatakan bila pihak pertama (Pemprov DKI) dan pihak kedua (PT JM) tidak dapat menyelesaikan kegiatansetelah batas waktu yang ditentukan yang menyebabkan tidak terjadinya atau ditandatanganinya perjanjian fasilitas pembiayaan, maka perjanjian menjadi berakhir tanpa disyaratkan adanya tindakan hukum lebih lanjut.
“Finansial closing tidak ada, saya juga tahu, masalah ini sedang dibicarakan sekarang,” tandasnya.
Direktur PT Jakarta Monorel, Sukmawati Sukur, mengatakan apa pun keputusan Pemprov DKI dianggap baik sepanjang dana investasi yang telah dikeluarkan perusahaannya dibayarkan.
“Silakan saja. Yang penting biaya kami diganti atau dibayarkan,” kata Sukmawati
Karena selama ini, sambung dia, Pemprov DKI tidak pernah memberikan lampu hijau bagi PT Jakarta Monorel untuk meneruskan pembangunan monorel
Keinginan Gubernur DKI membawa masalah PT Jakarta Monorel (PT JM) ke pengadilan didukung Kepala Pusat Kajian Transportasi Universitas Indonesia, Prof. Soetanto Soehodo.
“Kalau masalah ini mau cepat selesai memang harus dibawa ke pengadilan,” ujar Soetanto.
Menurut Soetanto, DKI tidak mempunyai kewajiban melakukan penggantian atas biaya investasi yang telah PT JM keluarkan karena usulan proyek tersebut datang dari pihak swasta dalam hal ini PT JM. Maka tidak ada kewajiban pemerintah melakukan penggantian.
“Ini barang yang mereka bawa, mereka harus konsisten menyelesaikannya,” tegas Soetanto.
VIVA.co.id
26 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
2 Debt Collector yang Hendak Ambil Paksa Mobil Polisi di Palembang Jadi Tersangka
Kriminal
26 Apr 2024
Robert dan Bambang, dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi Tersangka.
Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapat dukungan dari masyarakat dan parpol, karena baru menjabat satu periode di Jakarta.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita mobil mewah milik tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah, Harvey Moeis.
Tom Lembong Pilih Setia di Gerakan Perubahan: Saya Satu Paket dengan Anies Baswedan
Nasional
26 Apr 2024
Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal sebagai Tom Lembong, memilih tetap setia bersama Anies Baswedan. Walau, di Pilpres 2024, Anies dengan Muhaimin Iskandar, kalah.
Nasdem Bakal Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PKS Sebut Surya Paloh Cantik Bermain Politik
Politik
26 Apr 2024
Partai Nasdem menyatakan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah sang ketua umum Surya Paloh bertemu dengan Prabowo.
Selengkapnya
Partner
Salah seorang selebgram Bireuen benisial UK ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bireuen atas tindak pidana cyber UU ITE pada Kamis 25 April 2024
Dirjen HAM dan Pimpinan UPT Kemenkumham Jatim Kunjungan Kerja ke PT Taspen Cabang Malang
Malang
10 menit lalu
Kepala PT Taspen Cabang Malang Erlina Pangestiaji, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dan Kepala UPT Imigrasi dan
Sedih, Begini Ungkapan Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia U-23 Gilas Korea Selatan
Wisata
10 menit lalu
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberikan komentar usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U-23 2024.
PWI Peduli Warga Korban Banjir, Bersama Kemenag
Banyuwangi
11 menit lalu
Adanya kejadian banjir lahar dingin Gunung Semeru yang merusak sejumlah rumah warga, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lumajang luncurkan Program PWI Peduli (P
Selengkapnya
Isu Terkini