VIVAnews - Pemilihan umum legislatif tinggal 40 hari lagi. Dalam waktu yang mepet, Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan mengubah daftar pemilih tetap (DPT) pekan depan.
Menurut ketua KPU Hafiz Ansyari, revisi tersebut dilakukan, menyusul ditandatanganinya perpu pemilu. "Pada Rabu dan Kamis mendatang, kita akan mengumpulkan sekitar 500 orang, teman-teman KPU daerah di Jakarta. Disana kami akan meminta DPT terbaru," ujarnya dalam acara jurnalist workshop di Hotel Mason Pine, Bandung, Jumat 27 Februari 2009 malam.
Daftar yang akan diterima dari daerah , tambah Hafiz, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab, hasil perubahan DPT ini akan bersifat final.
"Setelah Rabu tidak ada lagi perubahan data. Oleh karena itu, selain angka kami juga akan meminta dengan daftar namanya juga," tambah Hafiz.
Dengan revisi, Hafiz menambahkan, daftar pemilih daerah dimungkinkan mengalami pengurangan atau penambahan. "Begitu juga dengan di luar negeri," tambah Hafiz.
Sementara itu, anggota KPU, Andi Nurpati menilai tidak terdatanya sebagian masyarakat dalam DPT diakibatkan oleh sistem pendataan yang kurang baik."Salah satu contoh untuk memudahkan pendataan alangkah baiknya KTP itu satu saja dan berlaku nasional," tambah dia.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi sistem pendataan kependudukan. "Kalau sudah baik pendataan ini akan menghemat dana juga, tidak banyak dana kaya sekarang," kata Andi Nurpati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Perpu ini menambah satu ayat di Pasal 47 UU Pemilu. Yakni Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU melalukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional sebanyak satu kali.
Laporan: Sigit Zulmunir| Bandung
Erick Thohir Buka suara soal Dugaan Pemain Naturalisasi Dibayar Bela Timnas Indonesia
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahawa pemain keturunan tidak dibayar supaya mau dinaturalisasi dan membela TImnas Indonesia.
