VIVAnews - Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hakim Djamal, hingga kini belum menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. Padahal anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu sudah menjadi tersangka.
"BAP belum ditandatangani," kata Ketua KPK, Antasari Azhar, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 3 Maret 2009.
Abdul Hadi ditangkap bersama dengan pejabat Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Dari tangan mereka ditemukan Rp 54 juta dan US$ 90 ribu.
Antasari menjelaskan, kasus ini berasal dari laporan masyarakat. Komisi, lanjut Antasari, kemudian melakukan operasi pada Senin 2 Maret pukul 22.30. Komisi kemudian menangkap Abdul Hadi dan Darmawati. Penangkapan ini juga diikuti penangkapan Hontjo Kurniawan di sebuah apartemen.
"Pemberian ini diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur," jelas Antasari.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
