VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Korea menandatangani memorandum of understanding (MoU) Coorporation Climate Change and Mitigation.
MoU ini dititikberatkan untuk mengurangi pemakaian karbon (low carbon) dalam penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, dan pengelolaan hutan.
Pendekatan low carbon ini diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yaitu dengan cara menjual karbon ke pasar perdagangan kredit karbon internasional.
Carbon credit merupakan proyek pengurangan emisi yang disertifikasi PBB. Kredit itu bisa dijual kepada perusahaan terutama di negara maju, terutama yang terikat dengan Protokol Kyoto. Negara yang terikat Protokol Kyoto harus mengurangi emisi karbon dioksida-nya hingga mencapai level 5 persen pada tahun 2012, terhitung sejak tahun 1990.
Perdagangan kredit karbon di pasar internasional diperkirakan terus mengalami peningkatan. Permintaan kredit karbon hingga 2012 diperkirakan mencapai 3,36 miliar ton.
Daerah yang turut disertakan dalam penerapan low carbon dengan menandatangani MoU tersebut yaitu, Provinsi DKI Jakarta dan Gorontalo.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, untuk menjaga kesehatan lingkungan, Indonesia menjadi bagian dari 40 negara di dunia yang sepakat mengedepankan pendekatan low carbon.
"Pendekatan itu sudah diterapkan tidak hanya dalam level nasional, tetapi daerah juga diajak untuk menerapkannya," kata Fauzi Bowo usai penandatanganan MoU Coorporation Climate Change and Mitigation dalam acara Indonesia-Korea CEO Business Dialogue di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.
Implementasi low carbon strategi, menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta era Sutiyoso ini, akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta di tengah krisis keuangan dunia.
Salah satu implementasinya, dengan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan pengolahan standar limbah dengan biaya murah namun kebersihan lingkungan tetap terjaga.
Agar pelaksanaan MoU maksimal, Pemprov DKI akan belajar dari pengalaman Korea yang terlebih dulu berhasil menjalan kebijakan low carbon yang mendukung pertumbuhan ekonominya.
Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah merencanakan dua proyek clean development mechanism (CDM) untuk carbon credit.
Fauzi Bowo mengatakan, dua proyek itu adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang dan penggunaan bahan bakar gas untuk Bus Transjakarta.
Selama ini, carbon credit yang masuk ke Indonesia lebih fokus untuk perusahaan pengelolaan hutan. Indonesia adalah satu dari lima negara yang menjadi lokasi utama proyek karbon perusahaan perdagangan karbon.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), saat ini sudah ada 20 proyek karbon yang disetujui oleh badan khusus Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) PBB, delapan di antaranya telah mendapat sertifikat penurunan emisi (CER).
Indonesia mempunyai potensi pengurangan 125 juta ton emisi karbon lewat sektor non-kehutanan, nilai itu setara dengan US$ 1 triliun.
Sekitar US$ 1-2 triliun lagi bisa didatangkan untuk Indonesia dari proyek pengurangan emisi karbon lewat sektor kehutanan.
Rekam Jejak Luar Biasa Raja Aibon Kogila 821 Hari Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Dari hidupkan kota mati di sarang OPM hingga sejahterakan prajurit.
