VIVAnews - Pengurus Partai Penegak Demokrasi Indonesia versi Mentik Budiwiyono mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum meminta semua calon anggota legislatif dari partainya dicoret. Pencoretan itu karena pengurus yang menyusun calon dituding tidak sah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, 15 Oktober 2008.
Permintaan Mentik cs ini, menurut Komisi Pemilihan Umum, tak bisa dituruti karena sudah ada daftar calon tetap (DCT). Jika pun Mentik cs memperoleh Surat Keputusan (SK) pengesahan pengurus dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, SK itu tak bisa berlaku mundur untuk mengubah DCT.
"Kasasi itu memberi fakta hukum pada PPDI versi Mentik. Mentik semestinya segera melapor ke Menkum untuk dimintakan SK. KPU menunggu SK tersebut untuk menentukan legalitas parpol. Namun sekarang sudah terlambat," kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 4 November 2008.
Putu Artha lalu menceritakan kronologi Komisi akhirnya menerima kepengurusan yang ketua umumnya Endung Sutrisno. Awalnya memang Mentik cs yang memiliki SK pengurus yang sah dari pemerintah, namun Endung lalu menggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Endung dimenangkan, lalu Menteri Hukum mengeluarkan SK baru yang mengesahkan kelompok Endung. KPU lalu mengakomodasi Endung cs karena tahapan Pemilu mesti dilakukan, meski Mentik cs kemudian kasasi ke Mahkamah Agung.
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
