VIVAnews – HALIMAH Effendi ketar-ketir. Beberapa hari belakangan, pedagang Warung Betawi di kawasan Garnisun, Karet, Jakarta ini terpaksa harus berputar-putar mencari gas elpiji yang menguap entah ke mana. Kelangsungan warungnya terancam. Sudah sejak akhir tahun lalu Halimah meninggalkan minyak tanah. Itu tak lama sejak pemerintah menarik minyak tanah dari peredaran, yang membuat harganya lalu melambung dan “memaksa” banyak orang beralih ke elpiji.
Program konversi minyak tanah ke gas yang dicanangkan pemerintah rupanya kadung membuat Halimah ketagihan. Semasih menggunakan minyak tanah, tiap hari ia musti merogoh kocek Rp 32.500 untuk membeli 13 liter. Beralih ke elpiji, ia jadi tak mesti sering-sering menarik dompet. Jika menggunakan elpiji 12 kg yang biasa dibelinya seharga Rp 75-85 ribu, kompor Halimah bisa terus menyala selama lima hari. "Artinya, sehari tidak lebih dari Rp 20 ribu," katanya. Apalagi jika memakai elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah. Sehari dia cukup mengeluarkan 13 ribu perak buat bahan bakar.
Halimah hanyalah satu dari sekian banyak kisah warga yang kini keranjingan elpiji. Mengacu kepada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, LPG (liquid petroleum gas) memang punya banyak kelebihan dibandingkan minyak tanah.
Untuk memasak air 2,5 liter hingga mendidih, misalnya, dengan elpiji membutuhkan 10,3 menit, sedangkan pakai minyak tanah 14,7 menit. Jika menggunakan elpiji dan minyak tanah bersubsidi, biaya yang diperlukan jika memakai elpiji hanyalah Rp 148,7, jauh lebih irit ketimbang minyak tanah yang memerlukan Rp 225. Selain itu, memasak pakai gas juga lebih bersih, kurang berasap dan berjelaga, serta ramah lingkungan.
Yang mendapat untung bukan hanya dompet warga pemakai, tapi juga kas negara. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi, Evita Legowo, jika sukses mengalihkan semua konsumen minyak tanah ke elpiji pemerintah bisa menghemat anggaran belanja Rp 15 triliun per tahun.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008, subsidi minyak tanah dianggarkan sebesar Rp 38,7 triliun. Hingga Oktober saja, dana yang digelontorkan sudah melebihi pagu, senilai Rp 43,9 triliun. Adapun subsidi elpiji dibujetkan Rp 9,79 triliun dan baru terserap Rp 3,2 triliun hingga Oktober lalu.
Karena itu tak heran jika pemerintah getol mencekik peredaran minyak tanah. Pada 2007, konsumsi minyak tanah nasional masih di kisaran 9,85 juta kiloliter, dan drop jadi 7,83 juta kiloliter tahun ini. Angka ini akan terus diperosotkan hingga 3,08 juta kiloliter pada 2009. Bahkan pada 2010 nanti, pemerintah bertekad untuk membebaskan negeri ini dari minyak tanah. "Hanya diperuntukkan bagi penerangan di desa terpencil," ujar Evita.
Di luar segala manfaat itu satu kritik masih kerap terdengar: faktor keamanan. Media ramai memberitakan ditemukan sejumlah kasus tabung gas yang meledak—meski jumlahnya tidak lah signifikan. Hal ini, demikian Evita mengakui, karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap tabung elpiji yang beredar. "Terus terang, kami tidak pernah melakukan pengecekan," katanya. Mulai tahun depan pemerintah akan menunjuk sebuah lembaga untuk melakukan tugas ini.
Keamanan satu soal. Tapi ada soal lain yang kini lebih mendesak buat Halimah: ketersediaan si Biru di pasar.
