VIVAnews - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan kebijakan dan insentif dari pemerintah harus dicocokkan dengan dunia usaha. Sebab tidak semua insentif bisa diberikan ke semua sektor.
"Pemerintah harus memprioritaskan pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak," katanya di sela Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu sore, 21 Desember 2008.
Sebab, dana yang dimiliki pemerintah untuk menyelamatkan industri hanya sekitar Rp 12,5 triliun. Karena itu, prioritas pemerintah harus tajam. Begitu pula dengan fasilitas yang akan diberikan, pemerintah juga harus jelas dan tegas memilih. "Apakah insentif pajak atau bea masuk," paparnya.
Dia mengingatkan selain sektor padat karya, industri yang memiliki kandungan lokal besar juga harus dimasukkan dalam kebijakan insentif. Dia memberi contoh, jika pemerintah dihadapkan pada pilihan antara industri otomotif dan perumahan, maka pilihannya jatuh pada industri perumahan rakyat.
Pertimbangannya, menurut Sofyan, bahan baku industri perumahan rakyat dari domestik dan menyerap tenaga kerja banyak. Sektor usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja besar juga perlu mendapat perhatian khusus.
"Kalau industri otomotif kan memiliki kandungan impor besar," katanya. Begitupun dengan industri elektronik yang mempunyai kandungan impor hingga 80 persen atau perusahaan patungan.
Bagi pengusaha yang kesulitan, ia menyarankan pelaku bisnis tersebut membeberkan dengan jelas masalah yang dihadapi dan berapa besar membutuhkan dana. Nanti, pemerintah tentu akan mencocokkan sektor mana saja. "Menteri perekonomian kan sudah mengatakan agar yang memerlukan tinggal mengajukan," ujarnya.
Erick Thohir: Arahan Saya ke BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Terukur, dan Sesuai Kebutuhan
Menteri BUMN, Erick Thohir mengarahkan BUMN beli dolar secara optimal, terukur, dan sesuai kebutuhan.
