VIVAnews - Tanggal 15 Desember 2008 menjadi momen bersejarah bagi Perhimpunan Bangsa se-Asia Tenggara (ASEAN). Hari itu tidak saja menandakan pemberlakukan Piagam ASEAN, namun juga menjadi simbol bahwa semua dari sepuluh negara anggota masih mempertahankan kekompakan dan komitmen mereka untuk membentuk suatu komunitas yang solid di Asia Tenggara dan tak tergoyahkan oleh berbagai krisis. Pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri ASEAN di Jakarta 15 Desember 2008 merupakan bukti kesungguhan komitmen itu.
Sebenarnya, pertemuan itu merupakan bagian dari paket Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang sebenarnya dijadwalkan berlangsung di Bangkok. KTT urung terlaksana akibat krisis politik di Thailand. Padahal KTT tahun ini seharusnya menjadi forum yang monumental dengan memberlakukan Piagam ASEAN setelah diratifikasi semua anggota sejak 15 November 2008.
Tanpa ada pertemuan pun, Piagam ASEAN – yang merupakan peraturan dasar bagi perkumpulan tersebut – tetap berlaku satu bulan setelah negara-anggota terakhir (Thailand) menyerahkan hasil ratifikasi piagam kepada Sekretaris/Sekretariat Jenderal. Itu sesuai dengan kesepakatan KTT di Singapura, November 2007.
Sesuai dengan budaya orang Asia, termasuk Indonesia, apalah artinya pemberlakuan piagam bila tanpa diresmikan melalui suatu acara atau hajatan. “Pemberlakuannya butuh semacam seremoni sehingga bisa diketahui oleh publik. Apabila berlaku begitu saja tanpa suatu acara, [piagam itu] tidak akan ada gaungnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, 3 Desember 2008.
Maka, Indonesia bersama dengan Sekretariat ASEAN dan Thailand langsung menerapkan “Rencana B.” Piagam ASEAN tetap bisa diberlakukan melalui suatu seremoni dengan digelar di Gedung Sekretariat ASEAN. Kebetulan, letaknya berada di Jakarta sehingga Indonesia bertanggungjawab menyediakan keamanan dan membantu persiapan pertemuan. Namun, Sekretariat ASEAN secara resmi berstatus tuan rumah dan Thailand tetap menjadi ketua sidang.
Alternatif ini mendapat sambutan semua negara anggota, yang mengirim menteri ke pertemuan khusus tersebut. Semua delegasi secara spontan memberi ucapan selamat atas pertemuan tersebut. “Ini merupakan hari yang baik,” kata Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeoh. Begitu pula dengan kesan Menteri Luar Negeri Burma (Myanmar), U Nyan Win. “Merupakan kehormatan bagi saya berada di sini pada hari ini.”
Menurut Win, pertemuan ini merupakan pijakan bersejarah bagi ASEAN. Pemberlakukan Piagam ASEAN menandakan “era baru bagi perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat di kawasan ini,” tulis Win dalam pesan singkatnya. Walau hanya berlangsung kurang lebih satu jam, pertemuan khusus yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris-Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, dan sejumlah duta besar negara-negara mitra berlangsung dengan lancar.
Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan (kiri), menyerahkan Piagam ASEAN kepada Delegasi Thailand, Mun Patanotai (VIVAnews).
Piagam ASEAN mencakup prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum serta prinsip pemerintahan yang baik. Piagam ini menyerukan agar HAM dihormati dan memberikan wewenang bagi pembentukan sebuah badan HAM.
Disamping HAM dan demokrasi, piagam ini juga berusaha menjadikan Asia Tenggara sebuah zona perdagangan bebas pada tahun 2015. Juga pengusahaan senjata nuklir dan semua senjata pemusnah masal diwilayah itu dilarang
Menurut Yudhoyono, pemberlakuan Piagam ASEAN bisa memantapkan organisasi ini dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti krisis keuangan, ketidakstabilan harga pangan dan energi serta kemiskinan. Piagam ASEAN juga menjadi basis untuk mempercepat dan memperkuat integrasi di Asia Tenggara. Maka ASEAN bisa bertransformasi dari suatu asosiasi yang longgar menjadi suatu komunitas yang memiliki aturan main dan beorientasi ke publik untuk menciptakan komunitas ekonomi, politik-keamanan, dan sosial-budaya.
Selama masa transformasi ASEAN dalam empat dekade terakhir, menurut Yudhoyono, Asia Tenggara telah mengalami banyak perubahan. Asia Tenggara kini tidak lagi terpecah dan bukan kawasan yang rentan perang seperti pada dekade 1960-an dan 1970-an. Kini tidak ada satupun anggota ASEAN yang saling berperang. Begitu pula tidak ada kekuatan-kekuatan besar yang berkonflik di kawasan ini.
Memang, seperti layaknya sebuah keluarga, ada saja ketidaksetujuan, bahkan perselisihan, antar sesama anggota ASEAN. Namun kita tetap berkomitmen mengutamakan pendekatan dialog dan cara-cara damai dalam mengatasi perselisihan. Dengan demikian, kita membangun perasaan saling percaya dan berupaya menghindari konflik. Itulah yang bisa memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Setelah beberapa lama menyaksikan campur tangan dari pihak-pihak luar, kini ASEAN lebih berperan dalam menata kawasannya sendiri. ASEAN sukses mengupayakan kebiasaan menggelar dialog, konsultasi, dan kerjasama antar sesama anggota maupun dengan para mitra wacana.
Ini berkat Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation) yang berlaku sejak 1976. Sebelum adanya Piagam, TAC telah berperan sebagai aturan main yang menjamin hubungan damai, tidak saja antar sesama anggota, namun juga dengan negara-negara mitra wacana ASEAN. “Kini ASEAN telah mencakup semua negara di Asia Tenggara untuk menjadi “ASEAN 10,” yang menjadi karakter geopolitik di kawasan ini,” kata Yudhoyono
Kendati sukses meresmikan pemberlakuan Piagam ASEAN dan sepakat menyelenggarakan KTT tertunda di Thailand akhir Februari 2009, pertemuan khusus tingkat menteri di Jakarta tidak bisa mengesahkan agenda-agenda penting lain yang seharusnya disepakati pada KTT tahun ini. Beberapa agenda yang tertunda yaitu pembentukan Komite Perwakilan Tetap, Dewan Hak Asasi Manusia, dan Dewan Komunitas seperti yang diamanatkan dalam Piagam ASEAN.
Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, pembentukan Komite Perwakillan Tetap sangat dibutuhkan untuk mempermudah mekanisme kerjasama dan koordinasi antara sesama anggota dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta dan menerapkan berbagai kesepakatan kerja sama. Menurut Surin, keberadaan perwakilan tetap masing-masing negara anggota untuk ASEAN akan memperpendek birokrasi dan waktu yang dibutuhkan negara-negara ASEAN guna mencapai konsensus bersama.
"Perwakilan tetap itu yang akan bertanggung jawab atas urusan koordinasi dengan pemerintah pusat masing-masing," kata Surin seperti dikutip kantor berita Antara. Selain penunjukan perwakilan tetap, Piagam ASEAN juga mengatur pertemuan tingkat menteri ASEAN menjadi dua kali setahun.
Surin juga mengungkapkan bahwa dalam rangka memperluas peran dari Sekretariat ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN yang mula-mula hanya dibantu oleh dua wakil akan dibantu oleh empat wakil yang membawahi masalah politik, ekonomi, sosial-budaya dan sekretariat.
Dengan adanya perluasan peran dan fungsi Sekretariat ASEAN, lanjut Surin, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda telah menjanjikan untuk meningkatkan bantuan fasilitas terhadap Sekretariat ASEAN berupa penambahan gedung baru.
Mengenai Dewan HAM, Surin juga mengatakan bahwa syarat dan ketentuan badan tersebut akan dibahas dalam pertemuan tingkat Menlu ASEAN pada Juli 2009.
Masalahnya, sebagian kalangan LSM di Indonesia , contohnya, masih meragukan efektivitas pembentukan Dewan HAM ASEAN. “Badan HAM harus operasional dengan tanggung jawab yang jelas. Tanpa itu, Badan HAM tak punya gigi," kata Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ), Bonnie Setiawan, beberapa waktu lalu.
Dewan HAM ASEAN tampaknya tidak ditujukan untuk menghukum negara anggota yang melanggar HAM. Sebaliknya, badan tersebut justru diharapkan bisa mencegah adanya intervensi pihak asing atas masalah HAM yang menerpa salah satu anggota. Selain itu, dewan HAM tersebut juga mengatur agar tidak ada campur tangan dari sesama anggota atas masalah dalam negeri anggota lain.
Israel Berlakukan Keadaan Siaga di Perbatasan Lebanon, Ada Apa?
"Tentara Israel meningkatkan tingkat kewaspadaannya dan menutup jalan-jalan serta jalan-jalan yang berdekatan dengan perbatasan dengan Lebanon"
