"Bisnis Keluarga Pejabat Harus Diumumkan"
VIVAnews - Bagi para keluarga pejabat yang ingin melakukan bisnis diharapkan dapat mengumumkan secara jelas nama dan perusahaan itu. Hal itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Harus diumumkan siapa nama dan perusahaan apa," kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Jumat 16 Januari 2009. Menurut Hatta, perlu diumukannya para keluarga pejabat itu agar tidak adanya konflik kepentingan. Sehingga, bisnis itu bisa diketahui oleh publik dan transparan.
Namun, Hatta tidak menjelaskan secara rinci mengenai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai pengaturan bisnis kelauraga pejabat. Hatta hanya menjelaskan pengaturan mengenai bisnis yang dilakukan pejabat, yakni sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Dalam instruksi itu salah satu isinya adalah kepada seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, dalam menanggapi bisnis keluarga pejabat tidak mempermasalahkan. Namun menurut Presiden, perlu adanya pengawasan apabila sudah menyangkut dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
Presiden beranggapan, negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk melakukan bisnis. Namun, yang lebih penting adalah fungsi pengawasannya bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Mengenal Tradisi Hantaran di Indonesia, Simbol Rasa Syukur dan Kasih Sayang
Tradisi hantaran di Indonesia merupakan kebiasaan bertukar hadiah makanan atau barang lainnya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kasih sayang, dan penghargaan.
