VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menurunkan tujuh tim untuk mengusut keberadaan rekening liar di tujuh departemen. Tim yang diberi nama 'tim liar' ini sudah mulai bekerja.
"Kita sudah memulai penyelidikan di tujuh lembaga," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, usai bermain bola di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta, Senin 19 Januari 2009.
Tujuh tim liar itu sudah ditempatkan di Mahkamah Agung, Departemen Sosial, BP Migas, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAm, serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurut Antasari, komisi sudah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Untuk mengetahui rekening itu yang bikin siapa, atas nama siapa, dan dibuat untuk apa," jelasnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Depkeu Hekinus Manao menyatakan telah menyerahkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desember 2008. Hekinus beralasan Departemen sudah angkat tangan dan tidka bisa lagi mengatasi persoalan rekening liar senilai Rp 314,2 miliar dan US$ 1,1 juta.
Mahkamah Agung disebut sebagai pemilik rekening liar terbanyak. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu memiliki 102 rekening. Sisanya tersebar di berbagai departemen, seperti di Departemen Sosial (satu rekening) senilai Rp 29,282 miliar, dua rekening liar di BP Migas senilai US$ 10,702 juta, 32 rekening liar di Departemen Pertanian dan tidak diketahui nilainya, 36 rekening liar di Departemen Dalam Negeri senilai Rp 88,57 miliar dan US$ 51.558, 66 rekening liar di Depkum HAM senilai Rp 56,82 miliar, dan 21 rekening liar di Depnakertrans senilai Rp 139,438 miliar dan US$ 270.573.
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
