VIVAnews - Calon presiden independen Rizal Ramli kembali mengkritik pemerintah. Kali ini, Ketua Komite Bangkit Indonesia itu menilai pemerintahan yang sangat kuat justru berpotensi KKN alias Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Pemerintahan yang sangat kuat mempunyai kecenderungan menyelewengkan kekuasaan dan menyuburkan KKN," ujar Rizal Ramli di sela-sela sidang uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu, 28 Januari 2009.
Maka itu Rizal menilai Indonesia tidak perlu pemerintahan yang kuat sebagaimana yang selalu dikampanyekan partai-partai terdahulu atau staus quo. Menurut Rizal, Indonesia memerlukan pemerintahan yang efektif, dalam konteks negara demokratis.
"Contoh terutama negara-negara di Eropa pemimpin dari partai-partai kecil memenangi pemilu dan ternyata sukses dalam menjalankan pemerintahannya," tegas dia.
Rizal menambahkan, kesuksesan partai-partai kecil di Eropa itu karena ikatan koalisi yang dibangun berdasarkan visi dan korban. Rizal mengatakan, hal itulah yang akan lebih bermanfaat dibanding koalisi taktis yang saat ini terjadi antar partai besar.
"Saya berharap MK mengabulkan permohonan untuk mencabut perolehan suara capres dan cawapres," tegas Rizal. Sidang uji materi ini diajukan empat orang pemohon termasuk, Yusril Ihza Mahendra dan Fadjroel Rahman. Rizal Ramli saat ini berstatus sebagai saksi dari Fadjroel.
Nikita Mirzani Bongkar Kelakuan Pasangan yang Posesif: Sindir Rizky Irmansyah?
Menurut Nikita Mirzani, kebanyakan orang sedang jatuh cinta dan menjalani hubungan asmara, tidak bisa menyadari sampai mana batasan mereka membuat hubungan yang sehat
