VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, menolak berkomentar terkait rencana pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mardiyanto rencananya akan dipanggil pada 10 februari 2009.
"Nanti...nanti...saja ya," ujar Mardiyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 3 Februari 2009. Mardiyanto pun enggan berkomentar saat ditanya apakah Departemen Dalam Negeri akan merevisi aturan upah pungut itu.
Aturan mengenai penerimaan upah pungut berawal dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah disebutkan, dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar lima persen.
Kemudian muncul Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002. Dalam dua aturan itu disebut upah pungut diterima oleh tim pembina pusat yakni Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian, serta pimpinan instansi atau lembaga penunjang yang bersangkutan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah meminta agar Departemen Dalam Negeri mengembalikan uang yang berasal dari upah pungut sebesar Rp 76 miliar. Dana itu disimpan di empat rekening milik Departemen Dalam Negeri.
KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ini sejak 25 November 2008. Penyelidikan kasus tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan No Sprint Lidik A/01/XI/ 2008. Kasus yang pertama diusut komisi adalah yang terjadi di Jakarta.
Di Jakarta, aturan upah pungut itu dilegalkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 28 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur 118 Tahun 2005.
Pengusutan kasus upah pungut ini tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta. Tapi juga dilakukan di sejumlah daerah. Kejaksaan sudah menetapkan Gubernur Bengkulu Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono dan Bupati Subang Eep Hidayat sebagai tersangka.
TikToker Galih Loss Resmi Ditahan, Terancam Hukuman Penjara 6 Tahun
Galih Loss ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
