DPR: Kapoltabes Medan Sebaiknya Dinonaktifkan
VIVAnews - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat sudah menurunkan tim untuk mengumpulkan dugaan penganiayaan yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat, dalam aksi unjuk rasa. Untuk mengusut kasus ini, Dewan mendesak penonaktifan Kepala Polisi Kota Besar atau Kapoltabes Medan.
"Kapoltabes harus dinonaktifkan. Bukan dicopot, supaya netral biar tidak ada intervensi," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Azis Syamsuddin Kepada VIVAnews, Jumat 6 Februari 2009.
Menurut Azis, tim ini akan berada di Medan hingga Sabtu 7 Februari 2009. Tim yang berjumlah 10 orang itu beranggotakan Komisi Hukum dari Dewan Legislatif pusat. Tim ini mendesak agar kepolisian bertindak tegas.
"Berdasarkan fakta hukum jangan ada menutup-nutupi. Siapa pun yang terlibat harus ditindak termasuk yang membiarkan, apalagi aparat," ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Aziz pun mendesak agar kasus ini sebaiknya dibawa ke Markas Besar Polri di Jakarta. Tujuannya, untuk menghindarkan intervensi dari elit lokal di Sumatera Utara. "Investigasi harus ditarik ke Jakarta," ujar Azis.
Abdul Aziz Angkat yang juga Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara tewas di tengah aksi anarksi unjuk rasa. Demonstrasi ricuh itu menuntut pengesahan Provinsi Tapanuli.
Hasil penyelidikan awal, polisi menyebutkan korban tewas karena penyakit jantung. Tetapi gambar foto yang beredar di media lokal, Waspada, memperlihatkan adanya pukulan yang diterima Abdul Aziz Angkat. Kini, polisi sudah menetapkan tujuh orang tersangka termasuk para motor penggerak yang juga anggota DPRD.
Diduga Terganggu, Komika Usir Ibu Menyusui dan Bayinya saat Pertunjukkan
Komika Amerika Serikat (AS) Arj Barker memancing kontroversi setelah aksinya mengusir seorang ibu yang sedang menyusui bayinya di tengah pertunjukan.
