VIVAnews - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang menurunkan tarif angkutan dinilai kurang tepat. Penilaian ini bukan datang dari Organda atau pengusaha kendaraan umum.
"Saya tidak setuju dengan penurunan tarif dan penurunan BBM. Misal BBM diturunkan, yang untung tetap menggunakan angkutan," ujar pengamat transportasi, Darmaningtyas kepada VIVAnews saat meresmikan Kantor Merti Nusantara, pendukung Sri Sultan, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 6 Februari 2009.
Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Intrans) ini, seharusnya tarif angkutan di Jakarta itu tetap. Namun penggantinya, subsidi perlu dialokasikan ke pendidikan dan masyarakat miskin. "Sama aja kalau tarif diturunin tidak membawa pengaruh apa-apa. Asal tahu, tarif di Jakarta itu paling murah di Indonesia," ujar dia.
Menurut Darmaningtyas, perhitungannya itu bahwa angkutan di Jakarta selalu penuh penumpang pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada siang hari jumlah penumpang lebih sering kosong.
"Kalau satu metromini saja ada 26 kursi. Kalau satu hari 10 putaran, artinya 26 kali 10 sama dengan 260 orang. Itu kalau penuh, kenyataannya tidak. Hanya ramai pada pagi dan sore saja. ketika dinas perhubungan menghitung, itu pada saat penuh," jelas dia.
Maka itu, dia soal penurunan tarif angkutan umum ini. Darmaningtyas melanjutkan, dalam sistem transportasi itu jangan hanya melihat konsumen saja, tapi juga sopir, dan para pengusaha angkutan. "Masa sopir mensubsidi, yang seharusnya pemerintah. Ini tidak realistis," ujar dia.
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan 13 orang atas tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado.
