VIVAnews - Kurang dari satu bulan, pemerintah akan secara efektif menerapkan wajib penggunaan kredit ekspor (LC) untuk ekspor sumber daya alam.
Sebelumnya beberapa eksportir menyatakan keberatan memakai LC dalam transaksi ekspor mereka, karena sudah terbiasa menggunakan pembayaran berdasarkan kepercayaan (TT).
"Sebaiknya jangan paksakan eksportir menggunakan LC, kecuali memang sangat membutuhkan," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Benny Soetrisno di Jakarta, Kamis 12 Februari 2009, kemarin.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengatur bagaimana eksportir wajib melakukan repatriasi atau memulangkan keuntungan dalam dolar AS ke rupiah dalam sistem perbankan nasional. "Saya pikir bukan menjadi masalah jika eksportir tidak gunakan LC sepanjang mereka kemudian membayarkan ke sistem perbankan kita, bukan bank di luar negeri," katanya.
Benny menjelaskan kebijakan tersebut sama seperti yang diterapkan China dan Thailand. "Dengan atau tanpa LC, uang hasil ekspor harus masuk ke sistem perbankan minimal sepekan, setelah itu baru diputar kembali," ujarnya.
Menurutnya, uang hasil ekspor tidak langsung beredar tanpa masuk ke sistem perbankan dulu. "Karena banyak yang membutuhkan dolar, seperti PLN, Pertamina, dan industri otomotif," katanya.
Lagipula eksportir yang membutuhkan LC hanya di sektor kakao. Aturan ini berangkat dari permintaan eksportir agar tidak lagi kalah bersaing dengan tengkulak luar negeri.
Pengakuan Jujur Shin Tae-yong Usai Ernado Ari Gagalkan Penalti Australia
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong buka suara terkait penalti pada laga melawan Australia yang berhasil digagalkan Ernando Ari.
