VIVAnews - Surat penjaringan calon presiden dari Partai Golkar tidak ditandatangani Ketua Umum Jusuf Kalla. Ternyata surat sekaliber penjaringan calon presiden Partai Golkar dianggap sebagai surat rutin biasa.
"Di Golkar, surat penjaringan masuk kategori surat rutin. Untuk surat rutin sudah sah bila hanya ditandantangani Ketua dan Sekjen (Sekretaris Jenderal)," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sumarsono, di Kantor Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 17 Februari 2009.
Jadi, lanjut Sumarsono, Ketua Umum hanya menandatangani surat-surat yang sifatnya strategis. Tetapi itu tidak termasuk surat penjaringan calon presiden dari Dewan Pimpinan Pusat.
Akhirnya, surat itulah yang dilayangkan pimpinan pusat ke daerah-daerah. Surat itu sifatnya 'menagih' kepada pengurus di daerah untuk memberikan usulan nama calon presiden.
Surat penjaringan calon presiden dari Partai Golkar itu hanya ditandatangani Sekretaris Jenderal, Sumarsono dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono. Tidak ada tanda tangan sang Ketua Umum di sana.
Sumarsono menjelaskan, ketika Jusuf Kalla berangkat ke luar negeri, pembahasan soal penjaringan calon presiden belum juga selesai. Alhasil, pimpinan rapat soal penjaringan diambilalih oleh Agung Laksono. "Lalu, draf akhir disampaikan ke Jusuf Kalla dan disetujui Pak Jusuf kalla. Lalu (surat penjaringan) ditandatangani Pak Agung Laksono dan disampaikan ke DPD (Dewan Pimpinan Daerah)," ujar Sumarsono.
Bangga Promosikan Batik, Desainer Barbie Awliya Berjuang Keras di Paris
Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang patut dibanggakan. Termasuk desainer Barbie Awliya yang tidak hanya bangga tapi juga ikut memperkenalkan pada dunia.
