VIVAnews - Sebanyak 549 Tenaga Kerja Indonesia asal NTB dideportasi dari Malaysia selama dua bulan terakhir. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)NTB mencatat selama bulan Januari jumlah TKI asal NTB yang dideportasi sebanyak 345 orang, dan pada Februari mencapai 204 orang.
Kepala Disnakertrans NTB Agus Patria menyatakan, mereka dideportasi karena beberapa hal, diantaranya melarikan diri dari majikannya, habis masa kontrak, gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Krisis ekonomi global juga dinilai menjadi faktor.
Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak dapat menyalahkan negara tempat TKI bekerja. Menurut Agus, masing-masing negara memiliki otoritas sendiri dalam menyikapi tenaga kerja yang datang ke negara mereka. Permasalahan tenaga kerja itu juga melibatkan perusahaan pengiriman TKI. Sebab masih banyak perusahaan jasa pengiriman TKI yang melanggar peraturan.
Meski demikian masyarakat NTB khususnya yang bermukim di pulau Lombok masih banyak yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Untuk meminimalisir angka deportasi itu, Disnakertrans NTB akan mengevaluasi tenaga kerja Indonesia asal NTB yang dikirim ke sejumlah negara tujuan.
"Negara yang dituju itu membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil. Jadi yang kita kirimi harus yang terampil agar tidak menghabiskan baiaya,"katanya kepada wartawan di Mataram, Rabu 18 Februari 2009.
Agus menambahkan, TKI yang dideportasi umumnya tidak memiliki keterampilan yang dapat dihandalkan. Diantara mereka banyak juga yang tidak memiliki surat resmi atau illegal sehingga pemerintah Malaysia dengan mudah mendeportas. Data Disnakertrans NTB menyebutkan pada tahun 2008 TKI asal NTB yang dideportasi mencapai 5592 orang.
"Akhir oktober lalu kami menangkap 153 TKI illegal yang hendak berangkat ke Malyasia,nah ini yang menyebabkan terjadi deportasi. Kalau yang berangkat itu baik-baik dan punya keterampilan ya tingkat deportasi bisa ditekan," ungkapnya.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
