VIVAnews - Surat edaran penjaringan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar diedarkan ke seluruh dewan pimpinan daerah tanpa tanda tangan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyatakan, tak ada masalah dengan surat itu.
"Tidak semua surat harus ditandatangani Ketua Umum," kata Jusuf Kalla dalam jumpa pers bersama petinggi Golkar lainnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta, Rabu 18 Februari 2009.
Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Golkar, Sumarsono, itu telah dikoordinasikan dengan Kalla. Surat tersebut, kata Kalla, bersifat internal dan sesuai dengan prinsip yang disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar terakhir Oktober 2008 dan rapat DPP.
"Lagipula, isi surat itu bersifat teknis, jadi sama sekali bukan penelikungan," kata Wakil Presiden itu.
Surat tersebut berisi edaran pada DPD untuk menyetorkan tujuh nama calon presiden dan wakil presiden ke DPP selambat-lambatnya awal Maret 2009. Surat ditandatangani 16 Februari lalu dan langsung disebarkan ke seluruh DPD Golkar.
Setelah mendapatkan usulan nama dari daerah, DPP kemudian melakukan rekapitulasi dan tujuh terbesar disurvei. Hasil survei ini dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar yang dijadwalkan 23 April 2009.
Viral Pajero Polisi Kabur Usai Tabrak Lari Avanza Warga, Kombes Hadi Ungkap Faktanya
Viral video dinarasikan pengemudi Pajero yang merupakan polisi menabrak Avanza milik warga lantaran saldo e-Tol habis.
