VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009 ini akan menyoroti penggunaan utang luar negeri. Komisi antikorupsi berharap pengusutan ini dapat menjadi pintu masuk mencari penyalahgunaan dana.
"Ada standby loan yang tidak teradministrasi dengan baik, bantuan di-standby tapi kita sudah bayar bunganya," kata Ketua KPK Antasari Azhar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 19 Februari 2009. "Dan kita sudah melunasi ke negara donor."
Menurut Antasari, utang luar negeri ini menjadi prioritas KPK dalam pemberantasan korupsi tahun 2009. Komisi akan melihat apakah ada kerugian negara atau pelanggaran hukumnya atau bahkan ada manipulasi. "Pengelolaan utang itu yang menjadi pintu masuknya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, Haryono Umar menyatakan pemerintah selama 1967-2005 baru memanfaatkan utang negara sebanyak 44 persen. Sisanya, tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan.
Selain itu, KPK juga menyoroti perbedaan data yang dimiliki Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Versi Bank Indonesia jumlah utang mencapai Rp 443 triliun, sedangkan Departemen Keuangan menyatakan jumlah utang sebanyak Rp 450 triliun.
Baca Juga :
Ada Banyak Cerita! Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Ungkap Proses Kelahiran Anak Perempuan Pertama
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Penyidik Satreskrim Polres Nias Selatan telah menaikkan status SZ yang merupakan Kepsek dari terduga pelaku menjadi tersangka, melalui gelar perkara 23 April 2024.
Jelang Pilkada Serentak 2024, Golkar, Gerindra dan Demokrat Adakan Safari Politik
Banten
13 menit lalu
Jelang Pilkada Serentak 2024, Golkar, Gerindra dan Demokrat adakan safari politik. Ketiganya merupakan peraih suara terbanyak dan mendapatkan kursi pimpinan DPRD Banten.
Harga Kopi di Lampung Tinggi, Polsek Suoh Gencarkan Patroli Amankan Petani Kopi
Lampung
13 menit lalu
Jajaran Polsek Suoh, Lampung Barat meningkatkan Patroli menjelang panen raya kopi di wilayah wilayah yang dianggap rawan pencurian kopi petik di kebun, Kamis (25/4/2024).
Peran Jokowi menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada belasan kepala daerah pada acara itu digantikan oleh Mendagri Tito Karnavian.
Selengkapnya
Isu Terkini