VIVAnews - Jelang pemilu, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Djoko Santoso mengumpulkan 1.257 perwira dari semua angkatan. Panglima mengingatkan TNI untuk tidak hanya fokus mengamankan pemilu.
"Tapi harus waspadai bahaya separatisme dan bahaya terorisme menjelang pemilu," kata Panglima di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa 24 Februari 2009.
Potensi kerawanan menjelang pemilu, sangat dimungkinkan. Sebab, "di Indonesia demokrasi masih mencari bentuk, banyaknya partai, masa kampanye yang panjang, potensi benturan partai dengan komisi pemilihan, partai dengan partai, maupun antar calon legislatif," tambah Panglima.
Peringatan seperti ini kali keduanya dilontarkan Panglima TNI. Sebelumnya, dalam rapat kerja antara TNI, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dengan Komisi Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 23 Februari 2009, panglima mengungkapkan hal senada.
"Prediksi potensi ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden adalah aksi teroris, konflik horizontal, sabotase, aksi radikal, kerusuhan massal, dan separatisme," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso saat itu. TNI juga mendeteksi akan adanya kenaikan jumlah kriminalitas menjelang Pemilihan Umum.
Selain mengingatkan para anggotanya untuk siaga, Panglima juga wanti-wanti agar tak ada oknum TNI yang main mata dengan partai politik. Ditegaskan dia, TNI harus netral dalam perannya sebagai alat pertahanan negara. "Saya mendengar isu di media ada TNI yang ikut terlibat atau terpengaruh partai tertentu. Itu harus kita waspadai," tegas dia.
Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode
