VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pelayanan publik kerap dikorupsi dengan pungutan biaya melebihi ketentuan atau pungutan liar.
"Contoh kasus dalam pembuatan KTP dan akta lahir. Seharusnya gratis," kata Ahmad disela rapat koordinasi dan tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Sate Bandung, Selasa 23 Februari 2009.
Modus yang dilakukan bawahannya, kata dia, adalah mengenakan tarif administrasi yang berlebih untuk pembuatan dua dokumen identitas warga itu.
Untuk itu, kata dia, pihaknya sudah membentuk badan pengelolaan perizinan terpadu satu pintu sehingga semua pelayan publik disatuatapkan. "Kami akan meningkatkan kinerja pelayanan publik ini," tambahnya.
Selain itu, kata Ahmad, dalam rapat KPK mengungkapkan ada 30 ribu kategori korupsi yang didapat dari laporan masyarakat. Penyimpangan, kata Ahmad, mayoritas terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa.
Rapat kembali dilanjutkan dan dihadiri juga Bupati Garut, Bupati Bandung, dan Walikota Bandung. Selain itu, sejumlah perwakilan instansi di daerah turut hadir rapat tertutup itu, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, Dinas Perhubungan, Kantor Imigrasi, Kantor Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat), Dinas Perumahan, Penata Ruang dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat.
Laporan: Sigit Zulmunir | Bandung
Viral Pegawai SPBU Demak Dituding Ngintip Wanita di Toilet, Ini Kata Pertamina
Cuplikan video menampilkan pegawai SPBU dituding ngintip perempuan di dalam toilet viral di media sosial. Tudingan itu muncul lantaran pegawai kepergok di toilet wanita.
