VIVAnews - Laut Indonesia kaya akan sumber daya yang bisa menyejahterakan masyarakat. Namun, sayang laut tidak dikelola dengan baik. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, tak ada kebijakan nasional yang mendukung pemanfaatan laut secara optimal.
"Aneh, sebagai negara kepulauan kita ini tidak mempunyai kebijakan kelautan," ujar dia dalam Seminar Nasional bertema 'Membangun Kejayaan Maritim Indonesia' di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu 25 Februari 2009.
Padahal, tambah dia, saat ini sudah ada lebih dari 20 negara yang mulai menyusun bahkan mengimplementasikan kebijakan kelautan. "Diantaranya Amerika, Canada, India, dan Brasil. Lalu Indonesia?," lanjut Freddy.
Masalahnya, tambah dia, disebabkan pendekatan pembangunan nasional yang sektoral di mana kewenangan kelembagaan dibagi dalam departemen, dengan payung undang-undang yang juga sektoral. Pengelolaan laut, tak kompak. "Dampak yang dirasakan adalah tidak efisiennya anggaran, tumpang tindih kewenangan serta ekonomi biaya tinggi bagi pengguna laut," uajr Freddy.
Indonesia harus berbenah. "Indonesia perlu memiliki suatu kebijakan kelautan sebagai suatu perekat kebijakan sektoral," tambah dia. Apalagi, jika Indonesia ingin sektor kelautan jadi basis perekonomian nasional. "Semua pengambil kebijakan harus membentuk konsensus, baik eksekutif, legislatif, termasuk militer dan polisi," tambah dia.
Heru Budi Apresiasi Kerja Sama Proyek MRT dengan Jepang, Nilainya Rp11 Triliun
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghadiri Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum di Tokyo. Heru lihat penandatanganan tujuh dokumen kerja sama proyek MRT.
