VIVAnews - Tambahan stimulus fiskal dalam tiga proyek infrastruktur ternyata ada kaitannya dengan kasus suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga proyek senilai Rp 100 miliar itu diusulkan anggota Dewan.
"Proyek senilai Rp 100 miliar yang terkena kasus suap memang diusulkan Dewan, dan termasuk tambahan stimulus fiskal sebesar Rp 2 triliun," kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal usai rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas stimulus di Jakarta, Kamis 5 Maret 2009.
Ketiga proyek yang dipermasalahkan KPK adalah adalah Dermaga di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Pulau Selayar, dan Bandara Toraja. Proyek tersebut memang masuk dalam rencana kerja Departemen Perhubungan, namun bukan termasuk proyek yang diusulkan pemerintah untuk mendapatkan stimulus.
Semula, stimulus fiskal yang di usulkan pemerintah untuk Departemen Perhubungan adalah Rp 1,3 triliun. Namun dalam rapat anggaran disetujui bertambah menjadi Rp 2,1 triliun. Tambahan besaran stimulus itu terdapat proyek yang diusulkan Dewan. "Menurut mereka itu aspirasi," tutur Jusman.
Namun Jusman tak bersedia menyebutkan siapa anggota Dewan yang bersikukuh memperjuangkan usulan proyek tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah telah mendapatkan restu dari DPR untuk meluncurkan paket stimulus sebesar Rp 73,3 triliun. Jumlah itu mengalami penambahan Rp 2 triliun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp 71,3 triliun. Dewan memutuskan untuk menambah stimulus sektor infrastruktur yang semula diusulkan sebesar Rp 10,2 triliun bertambah menjadi Rp 12,2 triliun.
Dengan ditanganinya kasus suap oleh KPK, Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut apakah nanti bermasalah atau tidak. Jika tidak mempunyai landasan yang kuat, dana untuk proyek tersebut akan dialihkan, dengan konsultasi dari Panitia Anggaran.
Menurutnya, jika proyek tersebut direkomendasikan daerah, tidak bertentangan dengan masterplan, dan mempunyai seluruh perlengkapan untuk desain maka proyek itu tetap dilanjutkan. "Namun jika tanpa perencanaan, mungkin itu yang tidak kita laksanakan," katanya.
Senin malam, 2 Maret, Anggota DPR Abdul Hadi Djamal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Dia ditangkap bersama Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan dan pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho.
Ketiganya diduga terlibat dalam aksi suap program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Nilai proyek itu mencapai Rp 100 miliar. Dari tangan mereka ditemukan Rp 54 juta dan US$ 90 ribu.
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
