VIVAnews - KPU Sumbar berharap pemerintah mengucurkan dana bantuan penerangan 885 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum dialiri listrik. Hal itu dilakukan mengingat proses penghitungan suara akan berlangsung hingga larut malam.
"Kami butuh bantuan dana sekitar Rp 885 juta untuk penerangan di setiap TPS dengan asumsi Rp 1 juta per TPS," ujar Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, Senin 16 Maret 2009.
Menurut Marzul, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan bantuan keuangan untuk mendanai fasilitas penerangan di 885 TPS yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Sumbar. Dia mengaku, KPU tidak menganggarkan dana untuk penerangan di sejumlah TPS karena keterbatasan anggaran.
"Kemarin kita sudah mendapat kabar, gubernur telah mengirimkan surat ke sejumlah kepla daerah untuk mencairkan dana bantuan untuk penerangan di TPS yang belum dialiri listrik," ujar Marzul.
Dia mencemaskan, buruknya penerangan di TPS akan mengganggu proses penghitungan suara yang harus selesai dalam satu hari untuk tingkatan TPS. Menurutnya, tanpa bantuan Pemda proses penghitungan suara akan berjalan tanpa aliran listrik.
Rata-rata dari 885 TPS yang tidak dialiri listrik berada di kawasan pedalaman. Kabupaten Mentawai dan Pessel tercatat sebagai kabupaten paling banyak kondisi TPS yang belum dialiri listrik di banding sejumlah kabupaten kota lainnya di Sumbar.
Laporan: Eri Naldi | Padang
Putusan MK Bersifat Final, Prof Niam: Kontestasi Telah Usai, Saatnya Bersatu
Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat itu menandakan kontetasi Pilpres 2024 sudah selesai.
