VIVAnews - Menteri Dalam Negeri sudah menerima pengajuan cuti kampanye dari para kepala daerah mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur. Semua pengajuan cuti kampanye sebagian besar disetujui.
"Hari ini saya terima 150 (pengajuan cuti). Jadi memang setiap hari bertambah dan izinnya masih dalam proses," kata Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Pameran Kerajinan Nasional, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2009.
Pada prinsipnya, menurut Mardiyanto, kalau sudah waktunya maka pengajuan itu pasti disetujui. Jadi hingga kini tidak ada masalah soal prosees pengajuan cuti kampanye kepala daerah. "Itu hanya proses saja," ujar dia.
"Jadi tidak ada yang melarang dan menghambat izin, itu tidak ada. Sama seperti presiden, menteri, itupun diberikan (kepada kepala daerah), tapi aturannya harus ditepati," jelas dia.
Proses pengajuan cuti kampanye bagi kepala daerah itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah No 14/2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu disebutkan, bahwa menteri meminta cuti kepada Presiden, Gubernur/Wagub kepada Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Wali Kota serta Wakil mengajukan izin kepada Mendagri melalui Gubernur.
"Proses izin itu harus disesuaikan dengan aturan. Saya tetap komunikasi dengan daerah supaya tidak salah langkah. Dalam PP nomor 14 menyatakan satu hari kerja setiap minggu," kata Mardiyanto.
Mardiyanto mengatakan, untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak memerlukan izin khusus. "Itu yang kita cocokkan. Prinsipnya hak-hak politik kami hormati," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Pada Senin (16/3) lalu, Departemen Dalam Negeri sudah menerima pengajuan cuti dari 111 kepala daerah. Menurut Mardiyanto, jangankan para kepala daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengajukan cuti setiap Jumat.
Sebanyak 16 anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga sudah melayangkan ijin cuti. Meski sibuk berkampanye, Yudhoyono menjamin kerja pemerintah tak akan terganggu.
Dominica Court Lifts Same-sex Relationship Ban
Dominica's High Court has lifted a ban on consensual same-sex relations in the Caribbean island nation.
