VIVAnews - Pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan akhirnya meneruskan dana pinjaman tahap pertama (loan agreement I) dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Penyerahan hibah ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Mardiasmo, dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
Dana yang dihibahkan kepada Pemprov DKI tersebut sebesar 758 juta yen atau sekitar Rp 95,508 miliar. Dana hibah ini akan dialokasikan untuk pelaksanaan jasa konsultasi manajemen sebesar 567 juta yen atau sekitar Rp 71,442 miliar dan pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan sebesar 191 juta yen atau Rp 24,066 miliar.
Proyek MRT Jakarta yang akan dibangun membentang dari Lebakbulus (Jakarta Selatan) sampai dengan Dukuhatas (Jakarta Pusat) sepanjang 14,5 km.
Dari panjang tersebut, empat kilometer diantaranya (4 stasiun) dibangun di bawah tanah dan 10,5 km dibangun melayang di atas jalan (8 stasiun).
Proyek pembangunan Lebakbulus-Dukuhatas ini merupakan bagian tahap 1 dari 3 tahap rencana pembangunan MRT di Jakarta.
Pekerjaan tahap kedua merupakan terusan proyek tahap 1 yaitu dari Dukuhatas ke Kota, sedangkan pekerjaan tahap 3, yaitu pembangunan MRT jalur Timur-Barat.
Untuk pembangunan tahap 2 dan tahap 3 saat ini sedang dalam pembuatan feasibility study. Seluruh proses pembangunan sampai dengan pengoperasiannya, MRT di DKI Jakarta ini akan dilakukan oleh PT MRT Jakarta.
Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI, Mardiasmo, mengatakan, hibah yang diberikan kepada Pemprov DKI merupakan bagian dari terusan loan agreement (LA) tahap 1 sebesar 1,869 miliar yen atau sekitar Rp 235, 494 miliar.
Dimana pembagiannya, yaitu untuk tender basic design (gambar dasar) sebesar 940 juta yen, hibah untuk Pemprov DKI sebesar 758 juta yen dan untuk dana darurat sebesar Rp 171 juta yen.
“Hibah ini diberikan karena Pemprov DKI sangat serius untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan MRT di ibukota,” kata Mardiasmo.
Menurut Mardiasmo, proyek MRT merupakan program prioritas nasional dan masuk dalam salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
Sumber pendanaannya berasal dari pinjaman lunak JICA, anak perusahaan JBIC.
Total pendanaan proyek MRT sampai pembangunan tahap 3 diperkirakan mencapai 120, 017 miliar yen yang akan disalurkan melalui empat loan agreement.
Dari total pinjaman itu sebesar 42 persen akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang akan diteruskan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai hibah. Sedangkan sebesar 58 persen akan diteruskan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai terusan pinjaman.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyambut baik atas terlaksananya penandatangan NPPH. Karena Pemprov DKI bisa segera merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, murah, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dana hibah tersebut, sambungnya, akan digunakan untuk membiayai kegiatan jasa konsultasi bagi pelaksanaan kegiatan MRT Jakarta, yakni jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi pengadaan.
Rinciannya, 567 juta yen akan dikelola Pemprov DKI untuk jasa konsultasi manjemen dan sebesar 191 juta yen diserahkan ke PT MRT sebagai penyertaan modal daerah untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan.
Selain itu, gubernur juga menjelaskan, skema pinjaman dibuat menjadi 4 tahap. Dimana pada setiap tahapnya JICA akan mengevaluasi biaya proyek.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekurangan dana yang akan mengakibatkan terhentinya pekerjaan pembangunan. JICA juga telah memberikan komitmen untuk membiayai proyek ini sampai pekerjaan konstruksi selesai. Sebagian besar (sekitar 85 persen) pendanaan proyek MRT ini berasal dari JICA dengan skema Special Term for Economic Partnership dan sisanya dari APBN dan APBD.
Fauzi Bowo juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat tahap-tahap pembangunan MRT. Misalnya, penyusunan disain dasar pembangunan akan akan dimulai April dan ditargetkan selesai Februari 2010.
Proses tender proyek pembangunan juga dipercepat dua bulan agar selesai pada akhir 2010 sedangkan proses pembangunan fisik dimulai awal 2011 dan beroperasi pada awal 2016.
Direktur Utama PT MRT, Tribudi Rahardjo, mengungkapkan, dana hibah yang akan diperuntukan untuk tender assistence atau jasa konsultasi pengadaan baru bisa digunakan jika basic design dari Depertemen Perhubungan telah selesai.
"Kalau sudah selesai, kami langsung evaluasi basic design-nya dan akan kami buat tiga atau empat paket pengadaan. Setelah itu kita lakukan tender," kata Tribudi Rahardjo.
Namun, hingga saat ini, penentuan pemenang perusahaan untuk basic design yang berasal dari Jepang, yaitu antara PT Katahira dan PT Nippon belum diputuskan oleh JICA.
Oleh karena itu, lanjutnya, PT MRT meminta Departemen Perhubungan RI agar mendesak JICA untuk memutuskan perusahaan untuk basic design.
Hasilnya, JICA menjanjikan pada 1 April mendatang akan diumumkan perusahaan pemenang basic design. Setelah itu, perusahaan tersebut akan diminta menyelesaikan basic design selama 10 atau 12 bulan, bukan 14 bulan seperti yang dijadwalkan.
Selain itu, PT MRT juga akan meminta Departemen Perhubungan agar PT MRT Jakarta diikutsertakan dalam penyusunan basic design sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
Setelah basic design selesai, akan dilakukan tender pengadaan, pembangunan fisik dan uji coba.
Intinya, ungkap Tribudi, keinginan Gubernur DKI Jakarta agar MRT dapat dioperasikan awal 2016 dapat terlaksana. Sedangkan, untuk pinjaman tahap kedua sebesar 48,15 miliar yen direncanakan akan ditandatangani pada 31 Maret antara pemerintah pusat dan pemerintah Jepang.
Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 120 hari atau empat bulan harus ada penandantanganan hibah total kepada Pemprov DKI.
"Paling lambat bulan Juli sudah diterima Pemprov DKI untuk diteruskan ke kami." terangnya.
Detik-detik Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Diamuk Massa
Saat hendak diamankan, massa yang geram sempat menghakimi pelaku berulang kali hingga babak belur. Bahkan polisi sempat dibuat kewalahan dengan banyaknay massa.
