VIVAnews - Presiden Aliansi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Antiprivatisasi, Achmad Daryoko, menyatakan siap menerima risiko karena mendukung Prabowo Subianto secara terbuka. Daryoko tak gentar dengan ancaman sanksi dari direksi Perusahaan Listrik Negara.
"Kami tidak hanya siap terima risiko, kami siap berjuang membela rakyat, kami tidak menyerah begitu saja," kata Daryoko saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 3 April 2009.
Rabu lalu, Serikat Pekerja BUMN yang dipimpin Daryoko menggelar seminar mengenai BUMN. Prabowo Subianto diundang dalam acara di Balai Kartini, Jakarta, itu. "Ternyata pandangannya sangat tajam," kata Daryoko.
Prabowo, menurut Daryoko, memiliki program yang jelas, yang terdiri atas delapan item. "Kami tertarik karena ada bagian hendak menjadikan BUMN sebagai lokomotif ekonomi," katanya. Prabowo berkomitmen tidak melakukan privatisasi BUMN dan menyikat korupsi di tubuh perusahaan negara itu.
Karena itu, setelah Seminar, Aliansi Serikat Pekerja BUMN Antiprivatisasi yang terdiri dari 90 serikat pekerja BUMN di seluruh Indonesia menyatakan dukungannya pada Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya. Mencalonkan seorang presiden merupakan hak setiap warga negara. "Siapa bilang kami karyawan BUMN tidak boleh mendukung calon presiden?" kata Daryoko.
Kemudian, karena banyak media belum mendapat keterangan resmi, pada Kamis 2 April 2009, sejumlah media mendatangi Daryoko di kantor Serikat Pekerja PLN di gedung pusat PLN di Jalan Trunojoyo. "Karena mereka datang, ya kami menyambut. Saya ya senang saja," kata Daryoko.
Setelah pertemuan Daryoko dengan jurnalis itu, sorenya, Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Said Didu, menegaskan serikat BUMN tidak boleh memihak siapapun dalam politik. Apalagi, "apa yang mereka lakukan jelas-jelas menggunakan fasilitas BUMN," kata Said Didu di kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Kementerian, kata dia, meminta direksi PLN menegakan aturan terhadap para pekerja. "Kementerian sudah menghubungi direksi PLN dan mereka akan melaksanakan instruksi dari Pak Menteri [Menteri BUMN, Sofyan Djalil]," tambah Said Didu.
Demikian pula dengan BUMN lain yang karyawannya ikut dalam aksi dukung-mendukung itu. "Sanksi diberikan oleh perusahaan, karena masing-masing berbeda ketentuannya. Tapi sanksi merujuk pada UU Pemilu dan PP BUMN yang melarang karyawan melakukan kampanye," kata Said Didu.
Siap Bersaing, Jakarta Livin Mandiri Umumkan Daftar Pemain Tim Putri di Proliga 2024
Menjelang kompetisi voli terbesar di Indonesia, Proliga 2024, Bank Mandiri secara resmi mengumumkan tim voli putri profesional dengan nama Jakarta Livin’ Mandiri (JLM).
