"Konflik Kepentingan AB Harus Dilepaskan"
VIVAnews - Pelaku pasar berharap calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 lebih independen. Direksi baru harus lepas dari konflik kepentingan anggota bursa (AB).
"Direksi BEI sering mengalami konflik batin," kata mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), Mas Achmad Daniri, di sela diskusi yang diselenggarakan Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut dia, demutualisasi bursa berupa pemisahan pemegang saham BEI dengan keanggotaan AB perlu segera dikembangkan. Kondisi itu diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan.
Perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Whisnu Handoyo mengatakan, antara direksi BEI dan pelaku pasar sering terjadi miscommunication. Situasi itu dikhawatirkan dapat mengganggu proses perkembangan industri pasar modal.
"Padahal, industri pasar modal adalah kepentingan bersama," ujar Direktur Utama PT Bhakti Securities ini.
Daniri menambahkan, direksi bursa efek mendatang juga diharapkan mampu meningkatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di pasar modal.
"Sebab krisis pada 1998 dipicu perilaku bad governance," kata dia.
Sementara itu, krisis saat ini dipicu oleh bad governance di Amerika Serikat (AS) yang menjalar menjadi krisis global.
Dia menambahkan, pekerjaan rumah yang juga harus dituntaskan direksi mendatang adalah penegakan hukum, meningkatkan investor lokal yang rasional, realisasi perdagangan saham di kawasan Asean (Asean Linkage), membangun pemodal yang berkualitas hingga pengendalian risiko.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
