VIVAnews - Kekacauan demi kekacauan mewarnai pemilu legislatif 9 April 2009. Kekacauan tampak nyata dalam penetapan daftar pemilih tetap.
Banyak warga yang memiliki hak pilih tak tercantum dalam DPT. Ada pula pemilih yang telah almarhum tercantum dalam DPT. "DPT busuk akan menghasilkan DPR busuk dan presiden busuk," kata pengamat politik Fadjroel Rahman dalam diskusi politik di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu 12 April 2009.
Kisruh pemilu, kata Fadjroel, sebenarnya telah terendus sejak kasus DPT di KPUD Jawa Timur mencuat. Kasus yang kemudian dibekukan itu menyeret Ketua KPUD Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka. "Ini menimbulkan pertanyaan ada apa di balik DPT ini?" ujarnya.
Senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens. Ia menyesalkan banyaknya warga yang terampas hak konstitusinya akibat tak terdaftar dalam DPT.
Dalam kasus DPT, Boni juga meminta pemerintah turut bertanggung jawab. Karena DPT bersumber dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang Departemen Dalam Negeri. Banyak penduduk tidak potensial menjadi pemilih justru didaftar dalam DPT. "Saya tidak tahu apakah ini dirancang atau tidak," ujarnya.
Fadjroel dan Boni menilai pemilu yang berlangsung Kamis lalu sangat tidak bermutu. Selain masalah DPT, juga tercermin dari tingginya angka golput di sejumlah tempat pemungutan suara yang lebih dari 30 persen, bahkan 50 persen.
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS
