VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan belum menentukan arah koalisi. Kepastian kerja sama politik itu baru akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional PPP yang akan digelar 21 April mendatang.
"Kami belum putuskan akan berkoalisi dengan capres mana pun, apa Prabowo, Mega, Kalla atau siapaun," kata Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, Jumat 17 April 2009.
Koalisi akan dibahas di Rapimnas 21 April yang akan melibatkan seluruh pihak di partai seperti Majelis Pemenangan Pemilu, Majelis Pakar, dan pengurus harian. "Rapat tadi hanya membahas masalah daftar pemilih tetap dan kertas suara tertukar," ujarnya.
Menanggapi demonstrasi yang dilakukan sejumlah organisasi sayap PPP di kantor DPP, Irgan mengatakan partai akan menyikapinya secara wajar. Demo ditanggapi sebagai bentuk perhatian kader terhadap partai. "Tuntutan muktamar luar biasa, semua kita perhatian," ujarnya.
Ia meminta para pendemo agar mengedepankan semangat membangun partai. Kekalahan partai tak bisa disalahkan orang per orang. "Kekalahan ini tersistem, yang perlu kita lakukan introspeksi dan otokritik penurunan suara," ujarnya.
Demo 'Aliansi Kader PPP Menggugat' menuntut empat hal yakni pertanggungjawaban DPP PPP terkait perolehan suara pemilu 2009 yang melorot dari pemilu sebelumnya, transparansi keuangan partai, menggugat pembekuan DPW dan DPC yang mengakibatkan lemahnya solidaritas kader, dan menuntut DPP tidak melakukan kontrak politik dengan capres manapun tanpa melalui mekanisme AD/ ART PPP. Massa juga menuntut untuk segera menggelar MLB.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
