VIVAnews - Sejak Juni 2007, Uni Eropa melarang 51 maskapai Indonesia terbang di wilayahnya, itu artinya tak ada satupun maskapai Indonesia yang boleh masuk Eropa. Alasannya, otoritas penerbangan di Indonesia dinilai gagal memberikan jaminan keamanan, menyusul terjadinya beberapa kecelakaan pesawat.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Tengku Burhanudin saat ini Indonesia sudah memenuhi segala persyaratan baik prosedural maupun teknis bagi pencabutan larangan terbang ke Uni Eropa. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan evaluasi.
"Pemerintah Indonesia akan selalu melakukan kordinasi dengan pihak Uni Eropa dan penerbangan Indonesia, apakah masih ada masalah dengan penerbangan itu sendiri atau masalah lain," kata Burhanudin dalam acara rapat di Komisi V DPR RI di Jakarta, seperti dikutip laman Departemen Komunikasi dan Informatika, Senin 20 April 2009.
Ditambahkan dia, diharapkan tahun ini cekal tersebut sudah dicabut. "Diharapkan pada Juni 2009 pandangan Uni Eropa terhadap penerbangan Indonesia bisa ada perubahan, namun kami mengharapkan dari pemerintah penambahan inspektur [pengawas] penerbangan," tambah dia.
Dijelaskan dia, petugas inspektur masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitias, dibandingkan dengan jumlah penerbangan yang dimiliki Indonesia. Namun, memperbanyak jumlah inspektur terkendala dengan biaya.
Sedangkan masalah jaminan keselamatan, tambah dia, penerbangan ke Eropa seperti Garuda Indonesia sudah memenuhi persyaratan. Garuda juga sudah ikut The IATA Operational Safety Audit (IOSA). "Tidak ada alasan Garuda dilarang terbang ke Uni Eropa," tambah dia.
Ditambahkan dia, penerbangan lain yang ada di Indonesia seperti Lion dan Mandala juga akan mengikuti IOSA.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
