VIVAnews - Koalisi hasil 'Pertemuan Teuku Umar' mengancam akan memboikot hasil Pemilu Legislatif. Langkah ini akan ditempuh bila tidak ada respons positif dari pemerintah atas lima tuntutan koalisi.
"Seandainya tidak ada respons positif dari penanggungjawab Pemilu maka kami mempertimbangkan untuk sepakat tidak melakukan partisipasi dalam Pemilihan Presiden yang akan datang," kata Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.
Hal itu disampaikan Wiranto usai menemui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediaman pribadi, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2009. Wiranto tampak diantar keluar rumah oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, dan putri Megawati, Puan Maharani.
Lima usulan tuntutan koalisi itu antara lain meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah berlangsung.
Menurut Wiranto, adalah hal yang sia-sia bila mengikuti satu kompetisi tetap peraturan itu tidak memihak pada kebenaran. Selain itu, Wiranto juga menilai bila tuntutan itu tidak dipenuhi maka dijamin hasil Pemilu Presiden tidak dapat dimenangkan koalisi ini.
"Ini bukan untuk menang-menangan, bukan untuk mengganggu proses konstitusional. Kami ingin menegakkan kebenaran bahwa masih ada hal-hal yang mencederai demokrasi," ujar Wiranto yang didampingi pengurus pusat Hanura, Fuad Bawazier.
Pada Pertemuan Teuku Umar di kediaman Megawati, Selasa (14/4) lalu, Wiranto didaulat menjadi juru bicara untuk membacakan tiga kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama Koalisi Teuku Umar itu ditandatangani 15 pimpin partai politik.