VIVAnews - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan bahwa upaya pendampingan LKPP dalam masalah pengadaan di KPU, awalnya sulit. Pasalnya Kendati sudah diperingatkan untuk segera melakukan pengadaan di awal tahun 2008, namun KPU belum juga bergerak.
"Awalnya kami sangat alot untuk masuk (ke KPU-red)," ujar Agus Rahardjo, Sekretaris Utama LKPP kepada VIVAnews, Kamis 23 April 2009. Sejak mendapat amanat dari Komisi Pemberantas Korupsi untuk melakukan pendampingan pengadaan barang KPU pada Februari 2008, ternyata LKPP baru bisa melakukannya pada Oktober 2009.
LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.
Lembaga ini bertugas dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa di badan pemerintahan. Dalam hal ini, LKPP bertugas melakukan pendampingan prosedural kepada KPU dalam melakukan penunjukkan pengadaan pemilu.
Khusus pengadaan KPU di bidang teknologi informasi (TI), menurut Agus, besarnya berkisar antara Rp 40-50 miliar. Pengadaan tersebut, meliputi pengadaan jaringan senilai Rp 14,6 miliar (dimenangkan Telkom), perangkat keamanan sebesar Rp 1,4, pemeliharaan data center Rp 1,8 miliar, dan sistem integrasi senilai Rp 1,8 miliar.
Selebihnya, kata Agus, adalah pengadaan scanner dan Intelligent Character Recognition (ICR). Namun, lagi-lagi karena mepetnya pengadaan yang dilakukan oleh KPU, maka diputuskan untuk menyerahkan pengadaan Scanner dan ICR kepada masing-masing kabupaten.
Oleh karena harga scanner dan ICR yang dialokasikan bagi masing-masing kabupaten/ kotamadya tak lebih dari Rp 50 juta, maka mereka dibebaskan untuk melakukan pengadaan dengan penunjukkan langsung, dan LKPP tak melakukan pendampingan.
Namun, Agus mengaku tak mengetahui kebenaran rumor yang mengatakan adanya arahan dari KPU Pusat kepada KPU-KPU di daerah untuk membeli scanner dan software ICR tertentu. "Saya tak tahu benar tidaknya masalah itu. Bila memang terjadi seperti itu, itu tidak dibenarkan."
Buntut Polemik Dana Pembangunan Masjid, Perilaku Buruk Masa Lalu Daud Kim Kini Mencuat
Daud Kim memposting permintaan maaf di Instagram-nya tetapi langsung menghapusnya dengan cepat, yang mendorongnya untuk mengambil langkah dan mengungkap kejahatannya.
