VIVAnews - Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) jadi salah satu batu sandungan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Menurut Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jhony Nelson Simanjuntak komisi juga telah membentuk tim penyelidik kisruh DPT.
"Kami akan mengundang Komisi Pemilihan Umum dan Menteri dalam negeri tanggal 4 Mei 2009," kata Jhony di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Selasa 28 April 2009.
Pemilihan waktu tersebut, kata dia, atas anjuran Komisi Hukum Dewan harus dilakukan sebelum pendaftaran calon presiden. "Mereka harus menjelaskan kebijakan kependudukan ini," tambah Jhony.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim untuk menyelidiki kisruh daftar pemilih tetap pada pemilu legislatif lalu.
Komnas HAM menerima sejumlah laporan hilangnya hak warga pada pemilu legislatif lalu dari 14 partai politik. Salah satunya adalah PDIP yang mengadukan keluhan sejumlah warga Jakarta yang tak dapat mencontreng pada pemilu lalu. Padahal mereka memiliki hak pilih.
Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung bahkan menyebut ada sekitar 45 juta orang di tanah air yang kehilangan haknya untuk mengikuti pemilu legislatif. PDIP berharap kondisi ini tak terulang pada pemilu presiden.
Hari ini Komnas HAM kembali menerima pengaduan terkait DPT. Solidaritas masyarakat korban kisruh daftar pemilih tetap (DPT) mengadukan sikap kepolisian yang tak menerima pengadukan masyarakat terkat DPT.
Prabowo dan Gibran Bakal Temui Jokowi Nanti Malam
KPU RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
