"Presiden Harus Buat Ketetapan Nonaktif"
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutuskan untuk menoaktifkan sementara Ketua KPK Antasari Azhar terkait kasus penembakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Presiden pun diminta untuk menerbitkan ketetapan nonaktif itu.
Hal itu dinyatakan Kelompok Masyarakat Selamatkan Pemberantasan Korupsi saat jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Sabtu 2 Mei 2009.
Mereka sangat mengapresiasi sikap empat pimpinan KPK lainnya yang melepaskan kewenangan Antasari selaku Ketua KPK. "Langkah ini merupakan penegasan dari sifap kolektif kepemimpinan seperti yang diatur di UU KPK," jelas peneliti ICW, Febri Diansyah.
Selanjutnya, kata dia, UU KPK juga menegaskan Presiden harus mengeluarkan penetapan pemberhentian sementara. "Karena status hukum yang jelas bagi pimpinan KPK akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KPK," kata Febri. "Kami meminta presiden segera menerbitkan ketetapan pemberhentian sementara Antasari dari KPK."
Febri juga meminta agar masyarakat Indonesia tetap mendukung secara moril pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK.
Shin Tae-yong Tak Mau Dibohongi dan Jomplangnya Pemain Korea dengan Indonesia
Shin Tae-yong berbagi cerita pengalamannya membesut Timnas Indonesia. Sejak mengemban kepercayaan pada akhir 2019 hingga sekarang, dia dianggap sukses lakukan perubahan.
