Asuransi Banjir Seperti BLT

VIVAnews - Rencana pemberian asuransi bagi para korban banjir senilai Rp 250.000 dinilai beberapa kalangan sebagai solusi instan tanpa menjawab persoalan yang ada.

Pemberian bantuan berupa asuransi ini dinilai layaknya bantuan langsung tunai (BLT).

"Layaknya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sama sekali tidak menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Harian Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho, Senin 4 Mei 2009.

kebijakan pemberian asuransi ini memang tidak jelek namun tidak menjawab persoalan banjir yang sering menerpa Jakarta.

Ia menilai rencana pemberian asuransi ini memang tidak jelak, namun tak hanya itu, nominal premi asuransi sebesar Rp 250.000 itu pun dinilainya sangat tidak masuk akal.

Menurutnya, jumlah itu tidak sebanding dengan kerugian materiil maupun moril yang diderita para korban banjir.

"Standar nominal yang seharusnya diberikan Rp 5 juta per korban," ujarnya.

Ketidakberesan pun terjadi karena sebelum dapat premi, korban banjir harus membayar Rp 50.000.

Riant mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah kehabisan akal untuk menangani dan membantu para korban bencana banjir.

Pemberian asuransi ini pun dinilainya hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat saat program penanganan banjir seperti Banjir Kanal Timur (BKT), pengerukan kali ataupun penanganan sampah di kali belum dapat tertangani dengan baik.

"Jadi bukan inti masalahnya yang disentuh tetapi metode pengalihan perhatian masyarakat agar kecaman dapat diredam," tukasnya.

Riant juga menilai, aturan pencairan premi dengan batasan ketinggian di Pintu Air Manggarai 950 sentimeter atau lebih juga tidak masuk akal. Pasalnya, dengan ketinggian 750 sentimeter saja pemukiman disekitar bantaran kali dan sekitarnya sudah tenggelam.

"Tidak realistis. Seharusnya kalau sudah banjir ya harus cair preminya," imbuhnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, dengan ketinggian 950 sentimeter saja Istana Presiden sudah kebanjiran.
Pemprov tidak akan membiarkan istana kebanjiran karena selama ini air ditahan di beberapa pintu air sehingga air di Pintu Air Manggarai tidak melimpah.

"Ukurannya berlebihan. Perlu ada ukuran yang sesuai," ucapnya..

Premi yang dibayar oleh korban banjir yang ditandai dengan bayar kartu dengan batas waktu setahun dan bukan sepenuhnya dibayar oleh pemerintah juga bukan solusi yang cerdas.

Masyarakat yang sudah susah dengan banjir dibuat ribet dengan pembayaran angsuran asuransi. Selain itu program asuransi juga bisa menjadi masalah baru jika timbul korupsi.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan asuransi untuk
korban banjir sebesar Rp 250.000. Asuransi itu dinamakan Kartu Perlindungan Siaga Satu Manggarai (KPSSM).

Kartu berbentuk seperti ATM itu dapat diberikan jika warga membayar Rp 50.000 yang berlaku satu tahun.

Asuransi diberikan kepada 5.000-10.000 warga di 23 kelurahan langganan banjir seperti Kebon Baru, Menteng Dalam, Cikoko, Pengadegan, Manggarai, Cawang, Cililitan, Balimester, Pegangsaan, Kampung Melayu, Kebon Manggis, Rawa Bunga dan Cipinang Besar Utara dan Selatan.



Han So Hee Ngaku Resmi Pacaran Dihujat Netizen, Agensi Siap Bela Lewat Jalur Hukum
Peneliti senior Jusuf Wanandi (kiri).

Jusuf Wanandi Beberkan Alasan Dukung Prabowo: Di Antara 3 Capres, Hanya Prabowo yang Siap

Bagi pentolan CSIS, Jusuf Wanandi, RI perlu presiden yang punya pandangan luas terhadap situasi global. Figur Prabowo yang dinilai tepat.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024