VIVAnews - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana pemerintah melepaskan harga bahan bakar minyak (BBM) ke pasar akan menimbulkan risiko tinggi.
"Kalau rencana pemerintah memang begitu, itu sangat berisiko," ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2008.
Menurut dia, dalam situasi harga turun hingga di kisaran US$ 60 per barel seperti sekarang, langkah pemerintah melepas ke pasar memang tidak menimbulkan masalah.
Namun, di saat harga minyak mentah dunia melesat tinggi, pemerintah akan tergopoh-gopoh mengajukan subsidi BBM ke DPR. "Sebab, rakyat akan berteriak jika BBM naik tinggi."
Jika itu yang terjadi, menurut dia, pemerintah seperti bermain-main. Sebab, pemerintah tidak memiliki konsistensi dalam menentukan kebijakan harga BBM. Artinya, kebijakan harga BBM tergantung situasi dan pergerakan harga minyak dunia.
Dia menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan berupa penetapan selisih harga BBM dengan minyak dunia. Misalnya, ditetapkan 20 persen. Jika harga minyak di pasar internasional Rp 6.000, maka harga domestik Rp 4.500 per liter. Jika harga di pasar internasional Rp 9.000, maka harga domestik Rp 6.000 per liter.
Kemenkominfo Mengadakan Talkshow Chip In “Waspada Rekam Jejak Digital di Internet”
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Waspada Rekam Jejak Digital di Internet” pada tanggal 24 April 2024.
