VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum setuju dengan rencana kenaikan tarif parkir yang diusulkan pengusaha dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
Rencana yang telah disampaikan ke Gubenur DKI Jakarta tersebut masih sepihak dan belum mendapat persetujuan DPRD. “Kenaikan tarif baru wacana yang diusulkan pengusaha ke eksekutif. Kenaikan perlu dikaji kembali,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Aliman Aat di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2008.
Kalangan pengusaha merekomendasikan kenaikan tarif Rp 7.000, sedangkan Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan Rp 4.000.
Aliman Aat menambahkan, seandainya tarif parkir harus naik, sebaiknya jangan memberatkan masyarakat. “Saya harapkan adanya audit manajemen dari pengelola parkir soal pelayanan,” katanya.
Bila sudah ada audit manajemen yang baik, lanjut Aliman, sebaiknya dikonsultasikan kembali ke masyarakat dengan kuisioner. Hal ini untuk mengetahui apakah masyarakaat setuju atau tidak jika tarif parkir naik. "Sebab, meski tarif parkir naik, bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta,” katanya.
Selain itu, pengguna kendaraan pribadi belum tentu beralih menggunakan kendaraan umum. Aliman mengusulkan, Dinas Perhubungan dan pemerintah provinsi lebih baik membatasi jumlah kendaraan bermotor, dengan membatasi usia kendaraan dan uji kelayakan kendaraan.
Dia menjelaskan, untuk mengurangi jumlah kendaraan yang tidak layak, Dinas Perhubungan DKI Jakarta pernah meminta anggaran membeli alat untuk mengurangi polusi di Jakarta.
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 3 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli alat pendeteksi gas buang dan uji emisi secara robotik. “Alat ini bisa mendeteksi gas buang, sehingga bisa mendeteksi mobil-mobil yang memiliki gas buang buruk. Mobil yang tidak layak pakai bisa dideteksi dengan alat itu,” katanya.
Sekretaris Komisi B Nurmansyah Lubis menambahkan untuk soal kenaikan tarif parkir, bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Mestinya jika nanti dinaikkan, ada reinvestasi kembali untuk pembiayaan proyek electronic road pricing (ERP) dan pembelian alat-alat yang mahal.
Kasus Film Porno Siskaeee Belum Juga Disidang, Ini Kata Polisi
Selebgram Siskaeee hingga kini belum diseret ke pengadilan terkait kasus film porno lokal. Terkait hal ini, polisi mengklaim pihaknya masih menunggu instruksi dari jaksa.
