Maraknya aksi peretasan di beberapa situs pemerintah akhir-akhir ini, disebabkan karena pemerintah cenderung mengabaikan keamanan situsnya. Hal itu dikatakan oleh pakar keamanan komputer, Dani Firmansyah.
Kepada VIVAnews, Dani mengatakan, bahwa faktor utama mudahnya situs pemerintah dijebol cracker (hacker jahat) adalah kurangnya sosialisasi tentang keamanan jaringan pada SDM TI-nya.
Dani mengatakan, seharusnya semua SDM TI di pemerintahan diberikan sosialisasi tentang pengetahuan keamanan yang substansial, seperti misalnya bagaimana mengoptimalisasi konfigurasi sistem, optimalisasi setting server, dan lain-lainnya.
Menurut asumsi Dani, pemerintah mereka mulai mengabaikan hal-hal yang mendasar seperti itu. Padahal kalau tidak teliti, seperti salah coding, dampaknya bisa fatal," terang Dani, Jumat 7 November 2008.
"Pemerintah kita banyak yang mengabaikan keamanan situsnya. Padahal, banyak juga di antara SDM TI mereka, yang merupakan orang-orang yang berpengalaman dan bisa dibilang sebagai expertise," kata Dani.
Sebenarnya, lanjut Dani, metode hacking yang digunakan belakangan ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. Hanya saja, aplikasinya dan variasinya, memang terus berkembang.
Beberapa saat lalu situs-situs pemerintah dibobol oleh hacker. Di antaranya adalah situs Polri, TMC Polda, BPOM. Namun, hingga kini, pelaku-pelaku kejahatan dunia maya itu masih melenggang bebas.
Dani Firmansyah sendiri dikenal sebagai hacker yang pernah membobol situs KPU, pada musim pemilu yang lalu. Dani dikenal dengan panggilan bawah tanah Xnuxer.
Mengenai potensi ancaman hack menjelang pesta politik tahun depan, menurut Dani, semuanya tergantung kondisi dari sistem keamanan situs partai politik atau penyelenggara pemilu. "Kemungkinannya bisa kecil, bisa juga besar. Mereka harus berusaha sebisa mungkin agar tetap aman, tak bisa diserang," pungkasnya.
