VIVAnews – Penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) saham PT Power Telecom Tbk mundur hingga pertengahan November 2008. Izin penyelenggaraan jaringan dari Departemen Komunikasi dan Informatika baru diperoleh pekan ini.
“Hari ini seharusnya batas akhir untuk menyerahkan dokumen yang masih kurang,” kata Direktur PT BNI Securities Jimmy Nyoo kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 24 September 2008.
BNI Securities merupakan pelaksana penjamin emisi untuk IPO saham Power Telecom. Perseroan menggunakan laporan keuangan Maret 2008 untuk proses IPO tersebut.
Perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi itu akan melepas saham ke publik melalui penawaran umum perdana sebanyak dua miliar unit atau 34,78 persen dari total saham.
Awalnya, saham yang akan dilepas pada harga nominal Rp 100 per unit itu akan dicatatkan di Bursa Efek indonesia (BEI) pada 18 September 2008. Harga penawaran di kisaran Rp 250-350 per saham dengan target dana Rp 500-700 miliar.
Sekitar 59 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis serat optik dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan 32 persen lainnya untuk tambahan modal kerja dan kebutuhan umum.
Perseroan juga akan mengalokasikan sembilan persen dana IPO untuk pembelian kembali obligasi konversi yang diterbitkan perseroan.
Jimmy menjelaskan, akibat pengunduran tersebut, Power Telecom akan menggunakan laporan keuangan Juni 2008 untuk proses IPO. “Audit laporan keuangan itu biasanya selesai satu bulan. Kami berharap, paling lambat pertengahan November sudah memeroleh pernyataan efektif,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Eddy Sugito mengatakan, kerugian perseroan selama dua tahun berturut-turut tidak menjadi hambatan untuk IPO. “Tapi, setelah listing, perseroan diharapkan bisa mencatatkan keuntungan,” kata dia.
Setelah IPO, komposisi pemegang saham Power Telecom adalah PT Powercom Indonesia 43,04 persen, PT Power Network 22,18 persen, dan publik 34,78 persen.
Per 31 Maret 2008, perseroan membukukan pendapatan Rp 9,18 miliar dan rugi bersih Rp 6,39 miliar dengan total aset Rp 321,72 miliar. Sementara itu, pada 2007 pendapatan Rp 12,23 miliar, rugi bersih Rp 14,59 miliar, dan total aset Rp 284,77 miliar.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
