VIVAnews - Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban menunggu sikap Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk mengajukan revisi atas SK Menhut 44 tahun 2005 tentang tata ruang hutan di Sumut. Meski demikian pemerintah daerah diharap tidak sembarang melakukan konversi atas lahan.
Ditemui VIVAnews, Selasa, 19 November 2008, MS Kaban mengatakan informasi seputar adanya rencana revisi atas surat keputusan yang pernah diterbitkannya soal tata ruang hutan di Sumatera Utara sudah ia terima secara lisan. Namun hingga kini usulan tersebut belum secara tertulis.
"Semua ini tergantung pada DPRD Sumatera Utara, bila mereka cepat menyelesaikan usulan tersebut, saya pelajari secepatnya," kata MS. Kaban.
Meski demikian, Kaban menekankan, dalam pengajuan perubahan atas fungsi hutan di Sumatera Utara, pemerintah daerah tidak asal-asalan dalam melakukan konversi atas kawasan-kawasan yang akan direvisi statuusnya. Mengingat keberadaan hutan di Indonesia terus menurun.
Pemerintah daerah diharapkan tetap mengacu pada penilaian yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Khususnya Sumatera Utara yang hanya memiliki luas hutan tidak lebih 30 persen dari total luas wilayah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Saulian Safbih Situmorang, ditemui terpisah, mengatakan pihaknya mengajukan perubahan tata ruang Tapsel hingga sekitar 10 persen.
Dengan pertimbangan keinginan pemerintah daerah untuk mengembangan beberapa kawasan yang sebelumnya berstatus hutan, menjadi areal ekonomis yang dapat memberi pendapatan bagi daerah.
"Kami mengajukan perubahan dari total kawasan hutan 65 persen, menjadi hanya 54 persennya lagi yang berstatus hutan," kata Safbih.
Dia menambahkan, luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mencapai 440 ribu hektar, dengan jumlah penduduk 270 ribu jiwa tidak cukup mengakomodir perekonomian masyarakat.
Apalagi kawasan yang sebelumnya ditetapkan melalui SK Menhut 44 tahun 2005 menetapkan beberapa kawasan menjadi hutan, walau penilaian Pemkab daerah tersebut harusnya dapat dikelola secara ekonomi.
Laporan: Jalaluddin Ibrahim/ Tapanuli Selatan
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
